Regalia News – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan berjalan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, pemerintah bertekad melakukan upaya maksimal dalam memberantas budaya korupsi yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” tegas Prasetyo.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dalam setiap pelaksanaan program pemerintah, baik yang dijalankan kementerian maupun lembaga negara.
Untuk itu, berbagai instrumen pengawasan internal terus diperkuat agar mampu mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Prasetyo menuturkan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran strategis.
Sebagai auditor internal pemerintah yang secara rutin melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara di seluruh kementerian dan lembaga.
“Seluruh kementerian dan lembaga secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di masing-masing instansi,” ujarnya.
Selain pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait, Presiden Prabowo Subianto juga disebut.
Secara langsung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional. Sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan.
Presiden secara berkala menerima laporan perkembangan dari seluruh kementerian dan lembaga.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pemerintah berharap penguatan pengawasan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Sumber : Setkab RI
