Regalia News – PT Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah terus mengintensifkan upaya memastikan distribusi energi subsidi tepat sasaran melalui kolaborasi strategis dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Korps Lalu Lintas Polri.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Rabu (22/4), sebagai langkah lanjutan integrasi data kendaraan bermotor dalam pengawasan distribusi BBM subsidi.
Kolaborasi ini berfokus pada pemanfaatan data kendaraan sebagai dasar pengaturan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola subsidi energi nasional.Jakarta, 24 April 2026
Menurutnya, integrasi data satu pintu yang dikelola Korlantas Polri menjadi fondasi penting dalam mendukung sistem subsidi tepat sasaran.
Selain meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik, sistem ini juga memperkuat fungsi pengawasan distribusi BBM secara menyeluruh melalui platform digital berbasis data kendaraan.
Kepala Korlantas Polri, Agus Suryo Nugroho, menyatakan dukungan penuh terhadap integrasi data tersebut.
Ia berharap sistem ini dapat meningkatkan akurasi penyaluran BBM subsidi sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak.
Sementara itu, Agus Fatoni menilai pemanfaatan data kendaraan lintas sektor akan mendorong efisiensi layanan publik sekaligus menghadirkan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi dan modern.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menekankan bahwa subsidi BBM merupakan amanah negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran melalui penguatan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi digital.
“Sinergi antara Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan Korlantas Polri menjadi kunci dalam mewujudkan subsidi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Mars Ega.
Ke depan, ketiga pihak bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas data serta sistem pengawasan.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan distribusi BBM subsidi semakin tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sumber : Humas Polri
