Regalia News – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai capaian dan upaya perbaikan layanan haji, mulai dari penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
Pengurangan masa tunggu jemaah, hingga peningkatan kualitas akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi.abupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pengawasan yang dilakukan DPR bertujuan memastikan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji benar-benar terwujud pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
“Pengawasan kita kemarin itu ingin melakukan perbaikan yang sesungguhnya. Artinya melakukan perbaikan yang terbaik ini terwujud dan terjadi di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Cucun kepada awak media usai pertemuan.
Menurut Cucun, DPR turut mengawal penetapan BPIH sehingga biaya haji dapat ditekan secara signifikan dalam dua tahun terakhir.
Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya memperpendek masa tunggu jemaah haji Indonesia.
Ia menjelaskan, antrean yang sebelumnya mencapai sekitar 35 hingga 40 tahun kini berhasil ditekan menjadi sekitar 26 tahun.
“Beliau ingin bagaimana antrean ini yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun, melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji dan Pak Wamen semua bekerja sudah bisa ditekan sampai 26 tahun.
Bahkan beliau menyampaikan tadi kalau bisa tolong lebih cepat lagi seperti apa skemanya kalau misalkan antrean ini tidak panjang,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, DPR juga melaporkan hasil pengawasan terhadap mekanisme keberangkatan jemaah.
Termasuk penerapan sistem imigrasi yang dinilai semakin efektif dalam mencegah keberangkatan jemaah ilegal.
Peningkatan kualitas akomodasi juga menjadi salah satu capaian yang mendapat perhatian.
Cucun menyebut sekitar 17 ribu jemaah haji reguler kini dapat menginap di zona 1, kawasan sekitar Masjid Nabawi di Madinah, dengan fasilitas hotel bintang lima.
“Jemaah reguler sekarang hampir 17 ribu jemaah diinapkan di zona 1, di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah bisa diinapkan di hotel-hotel bintang 5.
Sehingga kami mendengarkan testimoni dari para jemaah, ‘Pak, kami gak ngebayangkan diberikan hotel yang bagus seperti ini, bisa melaksanakan ibadah haji di hotel bintang 5 yang tidak jauh dari masjid’,” tuturnya.
Selain akomodasi, layanan konsumsi juga mengalami peningkatan. Menurut Cucun, Kementerian Haji dan Umrah berhasil melakukan negosiasi dengan para syarikah.
Sehingga menu makanan bagi jemaah menjadi lebih beragam dan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia.
Ia menegaskan Presiden Prabowo meminta seluruh pihak mempertahankan berbagai terobosan yang telah berjalan baik sekaligus terus melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek yang masih perlu disempurnakan.
Beliau menekankan kepada kami semua, sudah bagus bapak-bapak dari DPR dengan pasukannya beliau di Kementerian Haji, bekerja sama dan berkomunikasi.
“Pak, itu modalnya adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antara DPR dengan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan Umrah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi tantangan penyelenggaraan haji ke depan, terutama terkait dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.
“Dalam tantangan haji ke depan tentu karena kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mudah-mudahan terus membaik sehingga haji kita ke depan akan lebih sukses lagi,” ujarnya.
Abidin turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas perhatian yang diberikan terhadap peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia.
“Terima kasih kepada Pak Prabowo yang secara seksama memperhatikan kepentingan dari bangsa Indonesia, khususnya umat Islam yang terus meningkatkan layanan jemaah haji kita,” tutupnya.
Sumber : Setkab RI
