https://regalianews.com

KPK

Hukrim

KPK: Masa Depan Tata Kelola Pemerintahan Ditentukan Integritas Aparatur

Abdullah
Regalia News — Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa masa depan tata kelola pemerintahan berada di tangan aparatur yang berani memutus konflik kepentingan. Hal ini disampaikan dalam Dies Natalis ke-70 Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (31/3). Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mengatakan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kerap muncul akibat kombinasi kewenangan besar, lemahnya transparansi,...
Hukrim

KPK Perketat Pengawasan Pemda Jateng, Fokus pada Substansi dan Integritas

Abdullah
Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan terhadap pemerintah daerah di Jawa Tengah dengan mengumpulkan seluruh kepala daerah dalam forum Dialog Antikorupsi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (30/3). Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika penindakan korupsi yang terjadi di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Dalam forum tersebut, KPK menegaskan perubahan pendekatan pengawasan, dari yang sebelumnya...
Hukrim

KPK Luncurkan Panduan Pendidikan Antikorupsi untuk Standarisasi Pengajaran di Perguruan Tinggi

Abdullah
Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkenalkan Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi (PAK) untuk jenjang perguruan tinggi sebagai langkah strategis memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi di kampus. Panduan ini ditujukan bagi tenaga pengajar agar nilai-nilai integritas tidak sekadar menjadi formalitas dalam kurikulum, melainkan benar-benar terinternalisasi dalam proses pembelajaran. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyampaikan bahwa...
Hukrim

KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Dana THR

Abdullah
Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap sejumlah pihak yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, Jawa Tengah. Dalam perkara ini, KPK menetapkan AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025–2030 dan SAD selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap sebagai tersangka. Jakarta, 14 Maret 2026.  Keduanya ditahan...
Hukrim

KPK Ingatkan Pemda Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi Usai OTT Pekalongan

Abdullah
Regalia News – Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menjadi pengingat bahwa penguatan sistem pencegahan korupsi di daerah harus terus dilakukan secara konsisten. Salah satu fokus utama adalah mitigasi benturan kepentingan serta perbaikan tata kelola pemerintahan daerah agar berjalan sesuai prinsip good governance. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menegaskan bahwa langkah penindakan...
Hukrim

KPK Ingatkan BUMN Jangan Gunakan Business Judgement Rule untuk Menutupi Korupsi

Abdullah
Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menyalahgunakan prinsip Business Judgement Rule (BJR) sebagai dalih untuk menutupi praktik korupsi dalam pengambilan keputusan bisnis. Perlindungan hukum dalam prinsip tersebut hanya berlaku bagi direksi yang mengambil keputusan murni demi kepentingan korporasi dan tanpa adanya niat jahat atau mens rea. Penegasan itu disampaikan dalam Kick...
Hukrim

KPK Lelang 25 Barang Rampasan Korupsi Senilai Rp26,2 Miliar pada 11 Maret 2026

Abdullah
Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melelang barang rampasan negara melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III dan KPKNL Tangerang I. Sebanyak 25 lot barang dengan total nilai limit sekitar Rp26,2 miliar akan dilelang secara daring pada Rabu, 11 Maret 2026. Pelaksanaan lelang ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi pemulihan aset hasil tindak pidana...
Hukrim

KPK dan Rektor Se-Indonesia Dorong Kampus Berintegritas Lewat Bedah Buku Antigratifikasi

Abdullah
Regalia News – Sebagai bagian dari penguatan pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Serta Forum Pimpinan PTKN, Forum Rektor Indonesia, dan Tempo Institute menggelar webinar Bedah Buku Perguruan Tinggi Berintegritas Tanpa Gratifikasi pada Rabu (4/3). Melalui forum daring ini, KPK bersama para pemangku kepentingan pendidikan tinggi mendorong penguatan...
Hukrim

KPK Tahan Bupati Pekalongan FAR, Diduga Intervensi Proyek Outsourcing Rp46 Miliar

Abdullah
Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang tertangkap tangan dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2021–2025 dan 2025–2030. FAR ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 4 hingga 23 Maret...
Hukrim

KPK Tahan Kepala Seksi Intelijen Cukai DJBC Terkait Dugaan Korupsi Impor, Sita Rp5,19 Miliar

Abdullah
Regalia News — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan satu orang tersangka berinisial BBP selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC). Dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi barang di lingkungan DJBC. Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 27 Februari hingga 18 Maret 2026. BBP ditahan di...
Hukrim

KPK Lantik Tiga Deputi Baru, Setyo Budiyanto Tekankan Kinerja Visioner dan Terintegrasi

Abdullah
Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk mengisi posisi strategis di lingkungan internal lembaga. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (18/2). Tiga pejabat yang dilantik yakni Asep Guntur Rahayu sebagai Deputi Bidang Penindakan, Aminudin sebagai Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, serta...
Hukrim

KPK Dorong Revisi UU Tipikor demi Aksesi OECD dan Kriminalisasi Suap Asing

Abdullah
Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan perlunya penguatan fundamental Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) agar Indonesia mampu menjerat praktik suap asing dan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Reformasi regulasi dinilai menjadi syarat mutlak jika Indonesia ingin diakui dalam proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Penegasan tersebut disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam...
Hukrim

KPK: Korupsi di PN Depok Cerminkan Kerentanan Sistemik Peradilan

Abdullah
Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa praktik korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Depok bukanlah peristiwa kebetulan, melainkan cerminan dari kerentanan sistemik yang telah dipetakan sejak lima tahun lalu. Kasus tertangkap tangan di PN Depok menjadi bukti nyata bahwa tata kelola peradilan masih menyimpan celah serius yang memerlukan perhatian dan pembenahan menyeluruh dari para pemangku kepentingan. Juru...
Hukrim

KPK Soroti Lemahnya Pendataan Lahan Sawit, Buka Celah Korupsi Pajak

Abdullah
Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeteksi korelasi antara rapuhnya sistem pendataan lahan kelapa sawit dengan maraknya praktik korupsi di sektor perpajakan. Operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melibatkan korporasi perkebunan sawit di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin menjadi bukti nyata adanya celah akibat selisih data lahan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo...
Hukrim

KPK Tegaskan Surat Rekomendasi DAK Fisik Infrastruktur Mengatasnamakan ACLC adalah Hoaks

Abdullah
Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa informasi mengenai beredarnya surat yang mengatasnamakan KPK—khususnya melalui Direktori Penyuluh, Asesor, dan Ahli Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK—terkait penyampaian rekomendasi dan undangan resmi Nomor B/178/PI.05/01-40/02/2026. Tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kota adalah tidak benar atau hoaks.9 Februari 2026 Surat tersebut diduga kuat dimanfaatkan...
Hukrim

KPK Tangkap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terkait Pengaturan Eksekusi Lahan

Abdullah
Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi pengaturan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Dari operasi tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Kelima tersangka yakni EKA selaku Ketua PN Depok, BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, YOH selaku jurusita PN Depok. Serta dua pihak swasta, yaitu TRI selaku Direktur...
Hukrim

KPK Tangkap Pejabat Bea Cukai Terkait Korupsi Importasi Barang

Abdullah
Regalia News — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka, yaitu RZL selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024. Hingga Januari 2026; SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen DJBC;...
Hukrim

KPK Tangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin Terkait Suap Restitusi Pajak Rp1,5 Miliar

Abdullah
Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengurusan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketiga tersangka tersebut yakni MLY selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin, DJD selaku anggota tim pemeriksa pajak (fiskus), serta VNZ selaku Manajer Keuangan PT BKB. Para tersangka langsung ditahan...
Hukrim

KPK Sesuaikan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Lewat PerKPK Nomor 1 Tahun 2026

Abdullah
Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesuaikan mekanisme pelaporan gratifikasi melalui Peraturan KPK (PerKPK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PerKPK Nomor 2 Tahun 2019. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjawab dinamika kebutuhan hukum serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arif Waluyo Widiarto, menjelaskan bahwa penyederhanaan aturan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi...
Hukrim

KPK Lantik 87 Pejabat Fungsional, Perkuat Penindakan dan Jaga Independensi ASN

Abdullah
Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik 87 pejabat fungsional sebagai langkah strategis memperkuat lini depan pemberantasan korupsi. Pelantikan yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/2), ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelidikan, penyidikan. Serta menjaga independensi pegawai dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, menegaskan bahwa...
google.com, pub-8155675891514776, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Regalia News

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

https://regalianews.com ID Properti500419681 Google Analytics 4