Regalia News — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus berpihak kepada rakyat serta menjunjung tinggi nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok atau wilayah tertentu.
Menurutnya, negara harus hadir menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya.
“Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” katanya.
Selain itu, Presiden menyoroti pentingnya pelayanan publik yang berkualitas serta birokrasi yang kuat sebagai syarat utama kemajuan negara.
Pemerintah, menurut Presiden, harus mampu menciptakan kepastian hukum dan mendukung dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja.
“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja,” tuturnya.
Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat institusi negara melalui peningkatan kesejahteraan aparatur negara guna menciptakan birokrasi yang profesional dan bersih.
Dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, Presiden menyoroti perkembangan Koperasi Merah Putih yang terus diperluas di berbagai daerah.
Pemerintah menargetkan sedikitnya 20 ribu koperasi dapat beroperasi pada Agustus 2026 dan meningkat menjadi lebih dari 60 ribu koperasi hingga akhir tahun.
Di sektor energi, pemerintah mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan.
Termasuk pembangunan tenaga surya dan percepatan konversi kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik guna mengurangi ketergantungan impor BBM.
“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini,” kata Presiden.
Presiden menegaskan bahwa ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep, tetapi strategi pembangunan.
Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera melalui peran negara yang kuat, tata kelola yang baik, serta keberpihakan kepada masyarakat.
Sumber : Setkab RI
