Regalia News – Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian ATR/BPN RI pada Kamis (23/4), guna mengonsultasikan persoalan ketersediaan lahan yang menjadi hambatan pembangunan dan investasi di daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Lis didampingi Sekretaris Daerah Zulhidayat serta Kepala ATR/BPN Kota Tanjungpinang Yudi Hemawan.
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyatakan dukungan terhadap langkah dan usulan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Lis Darmansyah menjelaskan, konsultasi ini difokuskan pada keberadaan lahan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).
Baik yang masih dikuasai pihak ketiga, telah habis masa berlakunya, maupun yang terindikasi sebagai lahan terlantar.
“Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum terhadap lahan-lahan yang selama ini menjadi hambatan dalam pengembangan wilayah dan masuknya investasi di Tanjungpinang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil inventarisasi yang telah dilakukan, terdapat sejumlah lahan HGB yang tidak dimanfaatkan oleh pemegangnya hingga puluhan tahun.
Kondisi tersebut diduga sebagai upaya penguasaan lahan tanpa pemanfaatan yang jelas dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.
“Inventarisasi sudah selesai. Selanjutnya kami mengajukan pemanfaatan lahan tersebut sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) kepada kementerian, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Lis menyebutkan, total terdapat sekitar 1.600 hektar lahan di Tanjungpinang yang berpotensi menjadi TCUN.
Lahan tersebut akan diarahkan untuk pembangunan berbagai fasilitas publik, seperti sarana pendidikan, layanan kesehatan, ruang terbuka publik, serta fasilitas sosial lainnya.
Pemerintah Kota Tanjungpinang, lanjut Lis, berkomitmen melakukan penataan dan pembenahan aset serta lahan milik pemerintah secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang investasi baru sekaligus memastikan pemanfaatan lahan benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
Pemerintah tidak tinggal diam. Kami terus mencari solusi agar investasi bisa masuk ke Tanjungpinang.
“Salah satu kendala utama adalah ketersediaan lahan, dan ini yang sedang kita percepat penyelesaiannya bersama ATR/BPN,” tegasnya.
Sumber : Diskominfo
