Regalia News – Langkah Polri dalam menyalurkan beras murah melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Bulog dan pemerintah daerah menunjukkan sinergi konkret antara aparat keamanan dan institusi ekonomi dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Penyaluran sebanyak 122.951 ton beras SPHP ke masyarakat hingga 29 Oktober 2025 mencerminkan peran aktif Polri bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dengan menjangkau lebih dari 92.700 titik distribusi di seluruh Indonesia, GPM menjadi instrumen efektif untuk menekan disparitas harga antarwilayah, khususnya di daerah terpencil yang rawan fluktuasi pasokan.
Polri melalui fungsi-fungsi pembinaan masyarakat dan kerja sama lintas lembaga berperan penting dalam memastikan rantai distribusi pangan berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran — aspek yang kerap menjadi tantangan dalam kebijakan pangan nasional.
Selain itu, target pemerintah untuk mendistribusikan 1,3 juta ton beras SPHP secara bertahap memperlihatkan upaya sistematis dalam menstabilkan inflasi bahan pokok menjelang akhir tahun, yang biasanya meningkat akibat tingginya permintaan.
Dalam konteks kebijakan makro, langkah ini mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas strategis pembangunan nasional.
Dengan keterlibatan langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan kick-off GPM, Polri menunjukkan komitmen institusional untuk berkontribusi pada stabilisasi sosial-ekonomi nasional.
Memperkuat jaring pengaman sosial, dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui intervensi harga yang terukur. Kebijakan kolaboratif semacam ini merupakan model sinergi lintas sektor yang efektif dalam menjawab tantangan fluktuasi pangan global maupun domestik.
