Regalia News – Hasil Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Karena itu, kualitas data yang dikumpulkan petugas sensus menjadi faktor krusial dalam menentukan arah pembangunan di masa mendatang.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Gelombang II yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang di Nite and Day Hotel Tanjungpinang, Rabu (10/6).
Menurut Zulhidayat, sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah.
Data yang dikumpulkan bukan sekadar angka statistik. Data tersebut menjadi fondasi pengambilan kebijakan ke depan.
“Hasilnya tidak hanya digunakan oleh BPS, tetapi juga menjadi rujukan presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati hingga sekretaris daerah dalam menyusun berbagai program pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan akan data ekonomi yang akurat semakin penting di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Dengan ruang anggaran yang semakin terbatas, setiap program harus dirancang secara tepat sasaran berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Ketika anggaran semakin terbatas, perencanaan harus semakin matang. Pemerintah perlu mengetahui sektor mana yang tumbuh, kelompok mana yang perlu dibantu, dan program apa yang harus diprioritaskan.
Semua itu membutuhkan data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan,” katanya.
Zulhidayat menegaskan bahwa integritas petugas menjadi kunci keberhasilan sensus.
Data yang dihimpun harus mencerminkan kondisi sebenarnya agar dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dan berdampak bagi masyarakat.
“Jaga integritas dan sajikan data yang betul-betul sesuai kondisi di lapangan. Kualitas data yang dihasilkan akan menentukan kualitas kebijakan yang diambil,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola usaha dan transaksi ekonomi masyarakat.
Karena itu, petugas sensus perlu memahami dinamika ekonomi digital agar mampu melakukan pendataan secara akurat.
Ekonomi sekarang sudah bergerak ke arah digital. Pembayaran dan pemasaran banyak dilakukan secara digital.
“Ini menjadi tantangan tersendiri yang harus dipahami petugas agar tidak terkecoh dalam proses pendataan,” ujarnya.
Selain penguasaan teknis, Zulhidayat menekankan pentingnya kemampuan komunikasi petugas saat berinteraksi dengan responden.
“Petugas sensus membawa nama BPS dan negara. Karena itu harus ramah, santun, mampu membangun komunikasi yang baik dan membuat responden merasa nyaman saat memberikan informasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, Yulia Tri Madani, menjelaskan bahwa seluruh calon petugas telah melalui tahapan seleksi yang meliputi administrasi, tes kompetensi, penilaian kemampuan, hingga wawancara.
Menurutnya, pembekalan dilakukan melalui kombinasi pembelajaran mandiri berbasis e-learning, pelatihan klasikal, serta simulasi lapangan.
BPS juga menghadirkan pelaku usaha sebagai narasumber guna memberikan gambaran langsung mengenai kondisi dunia usaha yang akan ditemui selama pendataan.
“Harapannya ketika turun ke lapangan, petugas sudah memahami konsep, metode, dan cara berkomunikasi dengan responden sehingga proses pendataan berjalan lancar,” kata Yulia.
Pelatihan gelombang kedua ini diikuti 91 peserta yang terdiri atas Petugas Pencacah Lapangan (PCL), Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).
Serta petugas BPS. Jumlah peserta tersebut sama dengan pelatihan gelombang pertama yang telah berlangsung pada 2–4 Juni 2026.
Setelah menyelesaikan pelatihan, para petugas akan menjalankan kegiatan pendataan selama sekitar dua setengah bulan dengan target mendata antara 700 hingga 900 unit usaha per orang.
Hasil pendataan tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data ekonomi yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Sumber : Diskominfo
