Regalia News – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Guna membahas kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pelaksanaan dua agenda utama.
Yakni implementasi kebijakan devisa hasil ekspor serta penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.Jakarta, pada Kamis, 21 Mei 2026.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ujar Airlangga kepada awak media usai rapat.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan mekanisme ekspor sejumlah komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menurut Airlangga, pemerintah sedang menuntaskan berbagai instrumen regulasi pendukung agar kebijakan dapat berjalan sesuai jadwal.
Regulasi tersebut mencakup aturan dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.
Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh terkait kebijakan baru tersebut.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjut Airlangga.
Terkait implementasi kebijakan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga meminta investor asing tetap tenang dan tidak khawatir terhadap perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Ia menegaskan kegiatan ekspor tetap dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini telah beroperasi.
“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing,” ujarnya.
Airlangga menambahkan, mekanisme pelaporan ekspor nantinya akan terhubung dengan Danantara sebagai bagian dari proses penyempurnaan sistem yang dilakukan pemerintah.
“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.
Selain membahas implementasi kebijakan ekspor, rapat juga membahas langkah-langkah menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung, mulai dari keberlanjutan skema work from home selama dua bulan ke depan.
Hingga paket insentif ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan pada kuartal kedua.
Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir.
“Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” kata Airlangga.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat cadangan devisa dalam negeri.
Serta memastikan aktivitas ekspor dan kepercayaan dunia usaha tetap terjaga.
Sumber : Setkab RI
