Regalia News – Lis Darmansyah meminta camat dan lurah di Tanjungpinang segera melakukan pembaruan data kependudukan secara menyeluruh dan terintegrasi agar data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat dan sesuai kondisi lapangan.
Arahan tersebut disampaikan Lis dalam Rapat Koordinasi Camat dan Lurah yang digelar di Kantor Wali Kota, Rabu (15/4).
Ia menegaskan bahwa selama ini data kependudukan masih belum sinkron karena bersumber dari berbagai instansi, seperti Disdukcapil, Kemendagri, dan BPS.
“Jumlah penduduk kita tidak pernah benar-benar sama. Bahkan data e-KTP pun belum sinkron. Ini yang perlu kita perbarui supaya jumlah penduduk kita jelas,” ujar Lis.
Menurutnya, ketidaksinkronan data berdampak langsung pada berbagai program pemerintah, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penanganan kemiskinan, hingga pelayanan publik.
Dalam proses pembaruan, camat dan lurah diminta tidak hanya menyajikan jumlah penduduk, tetapi juga melengkapi data dengan rincian jenis kelamin, komposisi suku, serta kepemilikan e-KTP.
Lis menekankan pentingnya kesamaan data sebagai rujukan bersama, termasuk dalam mendukung implementasi program Kartu Bima Sakti yang akan menjadi basis layanan terpadu di daerah.
Ke depan, Pemerintah Kota Tanjungpinang akan mengarah pada sistem satu data atau single data entry yang terintegrasi.
Melalui sistem ini, seluruh data kependudukan akan terhubung dalam satu platform dan dapat diperbarui secara terpusat, termasuk dengan pemanfaatan teknologi biometrik seperti sidik jari dan retina.
“Pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat dan praktis. Pengurusan administrasi tidak lagi manual, cukup lewat pemindaian data,” jelasnya.
Dengan data yang terintegrasi, penyaluran bantuan sosial diharapkan lebih tepat sasaran, potensi data ganda dapat ditekan, serta perubahan data seperti perpindahan domisili dapat dipantau lebih mudah.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Raja Ariza mengingatkan camat dan lurah agar memahami kondisi wilayah masing-masing secara menyeluruh, mulai dari persoalan sosial hingga keamanan dan ketertiban.
Ia menilai kondisi wilayah sehari-hari dapat menjadi indikator kinerja, khususnya dalam aspek kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.
Karena itu, aparatur wilayah diminta rutin turun ke lapangan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Camat dan lurah harus tahu persoalan masyarakatnya dan cepat tanggap. Kita ingin kepemimpinan di wilayah itu inovatif, adaptif, dan komunikatif,” ujarnya.
Raja Ariza juga mendorong pemanfaatan teknologi di tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk penggunaan sistem digital dan transaksi non-tunai dalam pembayaran pajak maupun retribusi.
“Dengan sistem digital, penerimaan daerah lebih jelas dan pengawasan data juga lebih baik,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut turut dibahas potensi peningkatan pendapatan daerah, seperti pajak, retribusi parkir, menara telekomunikasi, serta papan reklame yang diminta untuk segera diidentifikasi dan diperbarui datanya.
Sumber : Diskominfo
