Regalia News – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, menilai tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Polri dapat dijadikan contoh bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, hingga kini tidak ditemukan laporan kasus terkait dapur bergizi gratis tersebut.
Menurut saya, tidak penting siapa penyelenggaranya, apakah politisi, Polri, TNI, atau pihak lain.
“Yang lebih utama adalah sejauh mana pengelolanya mampu bertanggung jawab,” kata Irma dalam rapat kerja bersama BGN dan Kementerian Kesehatan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Politikus Partai NasDem itu mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia terima, Polri saat ini membawahi sekitar 600 SPPG.
Dari jumlah tersebut, tidak ditemukan adanya kasus keracunan maupun persoalan serupa.
Hal ini, menurutnya, membuktikan bahwa dapur MBG yang dijalankan Polri telah beroperasi sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Saya dengar Polri memiliki sekitar 600 SPPG. Informasi yang saya terima, seluruh dapur yang dikelola Polri berjalan sesuai standar, sehingga tidak pernah ada yang berkasus,” jelasnya.
Irma menekankan bahwa polemik mengenai siapa yang mengelola dapur MBG seharusnya tidak menjadi masalah.
Baginya, yang lebih penting adalah komitmen pihak pengelola dalam memastikan mutu dan keamanan pangan tetap terjaga.
Jangan lagi dipolitisasi. Isunya bukan siapa yang punya, melainkan apakah orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak.
“Kami di DPR sudah cukup banyak mendapat kritik, jadi jangan ditambah dengan isu-isu yang justru memperburuk citra,” tegasnya.
Ia berharap BGN mampu mencontoh sistem tata kelola yang telah dijalankan Polri, agar program MBG dapat berjalan konsisten, aman, dan tepat sasaran di seluruh Indonesia.
Sumber : Humas Polri
