Regalia News – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait keikutsertaan dalam Board of Peace dan upaya penyelesaian konflik Palestina, dalam pertemuan bersama tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi partisipasi Indonesia dalam Board of Peace.
Menurut Dino, di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung, mekanisme tersebut saat ini merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tingkat global.
“Kesan saya Presiden Prabowo mempunyai pendekatan yang realistis. Realistis dalam arti sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino.
Ia menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan dan sarat dengan risiko serta ketidakpastian geopolitik.
Namun demikian, Presiden Prabowo dinilai memahami secara utuh tantangan tersebut, termasuk dinamika aktor-aktor internasional yang terlibat.
“Ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat mujarab. Saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” tambah Dino.
Dino juga mengapresiasi penekanan Presiden Prabowo terhadap pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang, sekaligus tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia.
Ia menilai sikap kehati-hatian tersebut sejalan dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai dasar Indonesia.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti proses konsultasi yang telah dilakukan Indonesia sebelum bergabung dalam Board of Peace.
Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui dua rangkaian dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
Hassan menegaskan bahwa delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan serta memastikan proses berjalan sesuai tujuan kemanusiaan, yakni membantu rakyat Palestina.
Ia juga menekankan bahwa upaya penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kita punya kedaulatan untuk menentukan apakah akan lanjut atau tidak, tergantung pada kesesuaian proses ini dengan niat kita membantu rakyat Palestina,” pungkas Hassan.
Sumber : Setkab RI
