Regalia News – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto beserta jajaran menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Selasa (13/1).
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat berjalan efektif, terukur, dan terkoordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemulihan pascabencana merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak.
Menurutnya, kecepatan dan ketepatan pemulihan menjadi kunci untuk mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal.
Pemulihan pascabencana di Sumatera Barat adalah bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan negara secara nyata.
“Pemulihan yang cepat dan terukur menjadi kunci untuk mengembalikan kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik masyarakat,” ujar Tito.
Mendagri menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada 8 Januari 2026 melibatkan kementerian koordinator serta kementerian dan lembaga terkait.
Fokus utama pemulihan diarahkan pada pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, yang didukung dengan percepatan perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas umum, serta layanan dasar seperti listrik, SPBU, PDAM, internet, dan ketersediaan LPG.
Sebagai Wakil Ketua II Satgas, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa pelaksanaan tanggap darurat di Provinsi Sumatera Barat tidak menunjukkan adanya penambahan korban jiwa.
Namun, hingga saat ini masih terdapat 72 orang yang dinyatakan hilang dan sebanyak 10.854 jiwa mengungsi. Seluruh kabupaten dan kota terdampak telah memasuki fase transisi dari darurat ke pemulihan.
“Seluruh daerah terdampak telah memasuki fase transisi pemulihan. Dukungan logistik, operasi udara, serta operasi modifikasi cuaca tetap dilanjutkan sesuai rekomendasi kementerian dan lembaga terkait,” kata Suharyanto.
Ia menambahkan bahwa akses jalan nasional relatif telah terhubung, meski beberapa ruas seperti Padang Panjang–Sicincin masih bersifat terbatas.
Penyesuaian kebutuhan alat berat terus dilakukan, termasuk opsi pergeseran alat ke provinsi lain sesuai kebutuhan lapangan.
Rapat koordinasi tersebut menyimpulkan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus didukung pendataan kerusakan multisektoral yang rinci, akurat, dan berbasis by name by address sebagai dasar perencanaan dan pencairan bantuan.
Penyusunan dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) didorong melibatkan konsultan dan akademisi sesuai ketentuan.
Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat melalui kerja satgas yang solid dan terkoordinasi, dengan penetapan skala prioritas serta dukungan sumber daya sesuai kebutuhan daerah.
Rapat turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Audy Joinaldy.
Serta Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, para kepala OPD, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Sumber : Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
