Regalia News – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.
Strategi utama yang diusung yakni melalui pendekatan praktis penyelesaian hambatan investasi lewat Kanal Debottlenecking untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta yang mendominasi 90 persen aktivitas ekonomi nasional.
Dalam seminar internasional bertajuk “Debottlenecking Channel” yang digelar di Aula Dhanapala, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah kini beralih dari sekadar pembenahan regulasi administratif menuju penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi investor di lapangan.
Pemerintah juga telah memperkuat dasar hukum melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.
Tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE).
Satgas tersebut berfokus pada percepatan paket ekonomi, debottlenecking investasi, serta percepatan perizinan.
Satgas dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian dengan Menteri Keuangan sebagai salah satu wakil ketua.
Kami melakukan sidang mingguan berdasarkan laporan dari pelaku usaha yang menghadapi hambatan.
“Pendekatan ini lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih baik karena kami menangani masalah nyata,” ujar Purbaya.
Hingga kini, Satgas P3-MPPE telah menerima 142 keluhan melalui saluran resmi. Sebanyak 83 kasus telah dibahas melalui sidang terbuka yang dapat diakses publik dan media untuk menjamin transparansi.
Dari jumlah tersebut, 45 kasus telah berhasil diselesaikan sepenuhnya.
Dalam enam bulan terakhir, Satgas juga disebut berhasil mengamankan nilai investasi sekitar 25 hingga 30 miliar dolar AS.
Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan instrumen fiskal guna mendukung reformasi struktural di berbagai sektor.
Salah satunya melalui revitalisasi industri tekstil dengan penyediaan likuiditas terjangkau lewat Eximbank.
Agar pelaku industri dapat memperbarui mesin produksi dan meningkatkan daya saing global.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan industri yang lebih komprehensif, termasuk pemberian insentif khusus bagi industri kendaraan listrik berbasis baterai nikel.
Pemerintah juga mendorong hilirisasi melalui penerapan pajak ekspor bahan baku serta insentif bagi produk turunan CPO untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Untuk mempermudah investor, pemerintah menyediakan saluran pelaporan melalui situs web khusus.
Menkeu menegaskan Satgas memiliki kewenangan lintas kementerian guna melakukan intervensi apabila ditemukan hambatan birokrasi di instansi tertentu.
“Jika Anda menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis, sampaikan kepada kami. Kami akan memastikan hambatan tersebut dihilangkan secepat mungkin,” pungkasnya di hadapan para duta besar dan asosiasi bisnis internasional.
Sumber : Humas Kementerian Keuangan