Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kemajuan riset dan inovasi nasional harus diiringi dengan penguatan integritas pimpinan, seiring meningkatnya kompleksitas risiko korupsi di sektor strategis tersebut.
Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional Berintegritas (PAKU Integritas BRIN) di Kantor Pusat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Kamis (9/4).
KPK mengingatkan bahwa besarnya diskresi dan kewenangan dalam sektor riset membuka potensi konflik kepentingan yang dapat berujung pada kerugian negara jika tidak dikelola dengan baik.
Hal ini tercermin dari penurunan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) BRIN, dari 82,29 pada 2025 menjadi 74,32 pada 2026, yang menempatkan institusi tersebut dalam kategori waspada.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan bahwa integritas pimpinan menjadi faktor penentu kredibilitas organisasi riset.
Ia menilai upaya pencegahan korupsi di lingkungan BRIN merupakan investasi tata kelola jangka panjang yang melampaui sekadar kepatuhan administratif.
“Di institusi berbasis riset seperti BRIN, integritas bukan sekadar nilai moral, tetapi pondasi kredibilitas ilmu pengetahuan,” ujarnya.
Ibnu juga menyoroti tantangan dalam membangun budaya antikorupsi, terutama masih adanya praktik yang menormalisasi pelanggaran kecil atau benturan kepentingan.
Untuk itu, pimpinan BRIN didorong menjadi teladan dalam membangun budaya kerja berintegritas.
Sejumlah strategi turut dipetakan, antara lain penguatan manajemen risiko korupsi, deteksi dini titik rawan di unit kerja, serta pengambilan keputusan secara objektif tanpa dipengaruhi relasi pribadi.
Sementara itu, Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, menilai integritas kerap dianggap sederhana, namun menjadi tantangan dalam praktik.
Menurutnya, integritas justru diuji saat terdapat peluang untuk menyimpang, bukan ketika ada pengawasan.
Ia menegaskan bahwa BRIN harus menjaga komitmen sebagai institusi strategis yang tidak hanya unggul dalam menghasilkan inovasi, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan nilai integritas.
“Kita memiliki kesempatan untuk menyimpang, namun memilih tetap lurus. Lebih penting menjaga kredibilitas ilmu pengetahuan, karena kualitas riset ditentukan oleh kejujuran dan objektivitas,” tutur Amarulla.
Sebagai informasi, kegiatan PAKU Integritas diikuti 153 pimpinan BRIN dari berbagai level.
Program ini dirancang untuk memperkuat pemahaman terkait tindak pidana korupsi serta menghadapi dilema integritas.
Sekaligus mendorong implementasi komitmen nyata melalui pendekatan interaktif di masing-masing unit kerja.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat KPK