Regalia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan lima orang tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 26 Juni 2025, yang membidik dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan senilai total lebih dari Rp231,8 miliar di Sumatra Utara.
Dua perkara dalam satu operasi
- Proyek Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut
• Ruas: Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu Selatan dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot
• Tersangka:
– TOP — Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut
– RES — Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Proyek Preservasi Jalan Satker PJN Wilayah I Sumut
• Ruas Sp. Kota Pinang–Gunung Tua–Sp. Pal XI
• Paket:
– Preservasi 2023
– Preservasi 2024
– Rehabilitasi & penanganan longsoran 2025
– Preservasi 2025
• Tersangka:
– HEL — PPK Satker PJN Wilayah I SumutPada kedua perkara tersebut, dua kontraktor KIR (Direktur Utama PT DNG) dan RAY (Direktur PT RN) diduga bersekongkol dengan pejabat pengadaan untuk memenangkan paket tanpa prosedur lelang yang semestinya.
Modus operandi dan aliran dana
- Kasus 1 — TOP memerintahkan RES memastikan perusahaan KIR dan RAY menjadi pemenang. Sebagai imbalan, keduanya menyetor uang kepada TOP dan RES.
- Kasus 2 — HEL disangka merekayasa proses tender agar PT DNG dan PT RN kembali ditunjuk sebagai pelaksana. HEL menerima suap Rp120 juta.
Dari OTT, penyidik mengamankan Rp231 juta uang tunai, bagian dari commitment fee senilai Rp2 miliar yang disiapkan KIR dan RAY.
Penahanan
Kelima tersangka resmi ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih selama 20 hari pertama, terhitung 28 Juni hingga 17 Juli 2025.
Pernyataan KPK
“Tidak ada ruang bagi pihak mana pun untuk memperkaya oknum melalui proyek infrastruktur publik,” tegas Juru Bicara Penindakan KPK dalam konferensi pers di Gedung Merdeka, Jakarta.
Langkah lanjutan
KPK masih melacak aliran dana dan menelisik kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Sebagai bagian dari pencegahan, lembaga antirasuah memperkuat koordinasi dan supervisi lewat Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) serta Survei Penilaian Integritas (SPI)
Guna meningkatkan transparansi dan integritas pengadaan barang/jasa di daerah.dia daring, atau bergaya infografis).
Silakan beri tahu.untuk memperkaya oknum,” tegas Jubir Penindakan KPK, menutup konferensi pers di Gedung Merdeka, Jakarta. medan.kompas.com
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat