Regalia News – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan berbagai program prioritas pemerintah. Rapat tersebut digelar sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh agenda strategis berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Beberapa program utama yang menjadi fokus pembahasan meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, Kampung Nelayan, penguatan Ketahanan Pangan dan Energi, serta pelaksanaan Stimulus Ekonomi Nasional. 5/10/2025.
Presiden menegaskan bahwa seluruh program prioritas harus dilaksanakan secara terintegrasi, dengan pengawasan ketat dan standar pelaksanaan yang tinggi.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas dapur dan fasilitas pendukung program MBG.
Ia menekankan bahwa aspek kebersihan dan keamanan pangan merupakan hal yang tidak bisa ditawar, mengingat program ini menyasar anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Presiden meminta agar kualitas dapur pelaksana MBG di seluruh daerah benar-benar memenuhi standar kesehatan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) secara khusus diminta memastikan bahwa mulai minggu depan seluruh dapur pelaksana program MBG telah dilengkapi dengan alat tes kebersihan makanan.
Selain itu, dapur juga diwajibkan memiliki peralatan pencuci dan pengering higienis dengan air hangat, alat pencegah bakteri, serta filter penyedia air bersih.
“Dapur harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan tertinggi, karena ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” tegas Presiden Prabowo.
Selain membahas MBG, Presiden juga memerintahkan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama jajaran kementerian terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pondok pesantren resmi di seluruh Indonesia.
Pemeriksaan tersebut difokuskan pada kekuatan struktur bangunan guna memastikan keamanan dan keselamatan para santri.
Presiden meminta agar pondok pesantren yang membutuhkan perbaikan segera mendapatkan bantuan pemerintah.
Ia juga mengingatkan para pengelola agar memperhatikan secara serius proses renovasi maupun pembangunan baru, sehingga seluruh bangunan pesantren memenuhi standar konstruksi yang aman dan layak huni.
Penulis : Abdullah
