https://regalianews.com

Ekonomi

ekonomi

Ekonomi

Kapolres Subang Tinjau Lokasi Pembangunan Pabrik PT. BYD di Kawasan Suryacipta

Abdullah
Regalia News – Kapolres Subang, AKBP Dony Eko Wicaksono, memimpin langsung pengecekan lokasi pembangunan pabrik PT. BYD di Kawasan Suryacipta, Desa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, merupakan bentuk dukungan Polres Subang dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran PJU Polres Subang, Kapolsek Cipeundeuy, unsur Muspika, aparatur desa, serta perwakilan dari PT. BYD dan PT. Integritas Perkasa Konstruksi selaku kontraktor. kehadiran berbagai pihak menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung kelancaran proyek strategis ini.28 Juli 2025 Perwakilan PT. BYD mengapresiasi dukungan Polres Subang dan berharap sinergi antara perusahaan, aparat, dan masyarakat dapat terus terjaga guna menciptakan suasana kondusif selama pembangunan berlangsung. Kapolres Subang menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan menindak segala bentuk gangguan, termasuk aksi premanisme, yang dapat menghambat proyek. Ia juga menekankan bahwa Forkopimda Subang sepakat tidak mentolerir tindakan yang merugikan kelancaran pembangunan. Usai pengarahan, Kapolres dan rombongan meninjau pos keamanan serta sejumlah titik lokasi pembangunan sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap proyek berskala nasional tersebut. Sumber : Humas Polda Jabar
Ekonomi

Zulhidayat Bacakan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2025: Fokus pada Manfaat untuk Warga

Abdullah
Regalia News – Pemerintah Kota Tanjungpinang dan DPRD Kota Tanjungpinang secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Wali Kota Tanjungpinang, melalui Sekretaris Daerah Kota Zulhidayat, menyampaikan apresiasi atas komitmen DPRD dalam pembahasan dokumen perubahan KUA dan PPAS tersebut. “Pemerintah Kota Tanjungpinang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas tercapainya kesepakatan dokumen perubahan KUA-PPAS 2025,” ujar Zulhidayat saat membacakan pidato Wali Kota pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (28/7/2025). Ia menjelaskan bahwa kesepakatan ini menjadi dasar penting bagi proses penganggaran tahapan selanjutnya, dengan struktur anggaran yang telah disesuaikan dalam perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara. Adapun target pendapatan daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1.077.243.933.442, yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp284.084.465.354 Pendapatan Transfer: Rp781.768.709.989 Pendapatan Lain-lain yang Sah: Rp11.390.758.099 Sementara itu, belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.088.152.243.497,05, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, serta belanja tidak terduga. Untuk menutupi selisih anggaran, pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp10.908.310.054,41. “Demikian penyampaian kami terkait Nota Kesepahaman Perubahan KUA dan PPAS 2025, semoga menjadi dasar yang kuat bagi penganggaran selanjutnya serta membawa manfaat bagi masyarakat Tanjungpinang,” tutup Zulhidayat. Sumber : Dinas Kominfo
Ekonomi

Kapolri Lakukan Groundbreaking 20 SPPG di Lampung, Dukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo

Abdullah
Regalia News — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung acara groundbreaking pembangunan 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di jajaran Polda Lampung, Senin (28/7/2025). Langkah ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). “Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kembali program groundbreaking untuk SPPG, yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden,” ujar Jenderal Sigit. Sebanyak 20 SPPG baru ini ditargetkan dapat memberikan manfaat kepada 52.564 orang dan membuka lapangan kerja bagi 940 orang di Lampung. Secara nasional, Polri telah membentuk 359 unit SPPG. Dari jumlah tersebut, 23 telah beroperasi, 32 dalam tahap persiapan operasional, 140 dalam proses pembangunan, dan 164 lainnya siap memasuki tahap groundbreaking. Diproyeksikan, program ini akan membuka 17.950 lapangan kerja dan menjangkau 1.256.500 penerima manfaat. Jenderal Sigit juga menyampaikan bahwa 30 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) telah menyelesaikan pendidikan dan segera diterjunkan untuk memperkuat pelaksanaan program MBG di lapangan. “Diharapkan program ini segera tersalurkan dan anak-anak bisa memperoleh manfaatnya secara optimal,” tambahnya. Dalam kunjungan tersebut, Kapolri juga meresmikan Mapolda Lampung yang baru, sekaligus meninjau pelaksanaan kegiatan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial untuk masyarakat setempat. Sumber : Humas Polri
Ekonomi

HUT ke-80 RI, Pemko Tanjungpinang Berikan Diskon Pajak Daerah

Abdullah
Regalia News — Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Pemerintah Kota Tanjungpinang memberikan potongan pajak daerah kepada masyarakat, insentif ini berlaku untuk dua jenis pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, S.H., bersama Wakil Wali Kota Drs. H. Raja Ariza, M.M., menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus stimulus ekonomi di tengah tantangan global yang masih berlangsung. “Kami memahami situasi ekonomi saat ini. Karena itu, pemerintah hadir memberikan keringanan yang bisa membantu masyarakat, baik dalam pelunasan pajak maupun saat melakukan transaksi properti,” ujar Wali Kota Lis, Senin (28/7). Lis menekankan bahwa kebijakan ini mencerminkan komitmen Pemko Tanjungpinang untuk menghadirkan manfaat langsung bagi warga, khususnya dalam meringankan beban ekonomi. “Pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Semakin tinggi partisipasi warga, semakin besar pula dampak positif yang bisa kita wujudkan bersama untuk Tanjungpinang,” tambahnya. Skema Diskon Pajak Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang, Said Alvie, menjelaskan bahwa Pemko telah menyiapkan berbagai kanal pembayaran digital yang memudahkan masyarakat. Salah satunya melalui pemindaian barcode di lembar SPPT PBB-P2 yang langsung terhubung ke sistem pembayaran daring. “Pembayaran bisa dilakukan melalui laman resmi https://bpprd.tanjungpinangkota.go.id/bayarpbb.php. Warga tidak perlu datang ke kantor BPPRD atau bank karena semuanya sudah dapat diakses dari rumah,” ungkap Said. Adapun rincian potongan PBB-P2 yang diberikan adalah sebagai berikut: 50% untuk pokok piutang tahun 1995–2012 30% untuk pokok piutang tahun 2013–2018 10% untuk pokok piutang tahun 2019–2024 5% untuk pokok piutang tahun 2025 (dengan syarat telah melunasi piutang tahun-tahun sebelumnya) Bebas denda untuk seluruh tahun pajak PBB-P2 Untuk BPHTB, potongan sebesar 40% diberikan pada jenis perolehan berupa pemberian hak baru, waris, dan hibah. Seluruh program keringanan ini berlaku hingga 31 Agustus...
Ekonomi

Pemerintah Luncurkan Program Pemanfaatan Sisa Bauksit di Kepri, Potensi Devisa Capai Rp1,4 Triliun

Abdullah
Regalia News — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) resmi meluncurkan program pemanfaatan sisa bijih bauksit di Provinsi Kepulauan Riau,peluncuran ini dirangkaikan dengan konferensi pers yang digelar di Tanjung Moco, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (28/7). Wakil Menko Polhukam Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa pendekatan lintas sektoral yang dikembangkan oleh Desk PPDN terbukti efektif dan perlu direplikasi di daerah lain. “Pendekatan lintas sektoral yang dikembangkan Desk PPDN terbukti efektif. Saya minta pola ini direplikasi di daerah lain untuk menyelesaikan potensi-potensi penerimaan negara yang selama ini terbengkalai,” tegas Lodewijk. Sementara itu, Wakil Jaksa Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menilai keberhasilan ini merupakan hasil pendekatan multi-door dan kolaborasi hexa helix yang melibatkan unsur penegak hukum, kementerian/lembaga, tokoh adat, serta masyarakat. “Ini harus jadi blueprint nasional. Banyak aset tambang lain yang juga terbengkalai dan bisa dimanfaatkan dengan pendekatan serupa,” ujarnya. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Sarjono Turin, menambahkan bahwa proses pemanfaatan dimulai dari temuan di lapangan hingga pembentukan satuan koordinasi lintas sektor untuk mengelola potensi tersebut secara terpadu. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas instansi yang telah terbentuk, ia juga berharap agar sebagian devisa yang dihasilkan dapat dialokasikan untuk memperkuat fiskal daerah. “Kami di daerah kepulauan ini punya tantangan tersendiri. Jika negara menerima manfaat dari sumber daya kami, semestinya ada kontribusi langsung untuk pembangunan daerah,” ujar Ansar. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Kementerian Keuangan Dwi Teguh Wibowo, Sekretaris Ditjen EBTKE Sahid Junaidi, Tenaga Ahli Utama KSP Heru Kreshna Reza, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, unsur Forkopimda Kepri, pengusaha tambang, serta tokoh masyarakat setempat. Sumber : Diskominfo Kepri
Ekonomi

Polri Dukung Penuh Pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa dan Kelurahan

Abdullah
Regalia News – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Posko Presisi menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam rangka mendukung program tersebut, Polri menggelar Sosialisasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dihadiri jajaran kepolisian dari pusat hingga wilayah serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta, 25 Juli 2025 Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyiapkan langkah konkret untuk percepatan implementasi dan mitigasi hambatan di lapangan. Wakaposko Presisi Brigjen Pol Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si. dalam sambutannya menegaskan kesiapan Polri dalam mengambil peran strategis mendukung ekosistem koperasi desa melalui lima strategi utama: Pencegahan premanisme dan pungutan liar terhadap pelaku UMKM, Penindakan mafia pangan, Pendataan riil pembentukan koperasi dan hambatannya, Asistensi melalui satuan kerja Polda dan Polres, Pendampingan lapangan oleh fungsi Binmas, Bhabinkamtibmas, dan Intelkam. Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn., menyambut positif dukungan Polri dan menyampaikan apresiasi atas peran aktif aparat kepolisian dalam mendampingi masyarakat membentuk koperasi berbasis desa. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa Koperasi Merah Putih dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi desa, mencakup unit usaha strategis seperti gerai sembako, apotek, klinik desa, cold storage, dan layanan logistik. Program ini diharapkan menjadi solusi atas berbagai permasalahan seperti distribusi, keterbatasan akses modal, dan dominasi perantara yang merugikan petani maupun konsumen. Polri menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari semangat “Polri untuk Masyarakat”, di mana kepolisian menjadi mitra aktif dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Dengan dukungan regulasi, sinergi antarkementerian/lembaga, dan partisipasi masyarakat, Polri optimis Program Koperasi Merah Putih akan menjadi tonggak penting penguatan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. Sumber : Humas Polri
Ekonomi

Kepri Dipertimbangkan Jadi Pusat Investasi AI dan Pusat Data, Investor dari Tiongkok-Singapura Tertarik

Abdullah
Regalia News — Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berpeluang besar menjadi pusat investasi baru di sektor teknologi, khususnya pengembangan kawasan Artificial Intelligence (AI) dan pusat data. Potensi tersebut mencuat dalam pertemuan antara Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dan sejumlah investor serta pelaku industri digital, Kamis siang, di Graha Kepri, Batam. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, di antaranya Director Marketing and Business Development PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLNE), Direktur Utama PT Octagon Precision Indonesia, dan CEO PT Interline Technology. Sejumlah Kepala OPD Provinsi Kepri dan Tim Pengawas Pengendalian Percepatan Pembangunan Kepri juga turut hadir. Wagub Nyanyang menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membuka diri terhadap investasi di sektor digital yang dinilai sebagai sektor strategis masa depan. “Pemerintah Provinsi Kepri selalu menerima dengan tangan terbuka berbagai bentuk investasi demi kemajuan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya. Ia memaparkan sejumlah keunggulan Kepri yang dinilai kompetitif, seperti letak geografis yang dekat dengan Singapura, infrastruktur penunjang, serta proyek strategis nasional yang tengah digenjot pemerintah pusat dan daerah. Beberapa di antaranya adalah pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang memasuki tahap finalisasi desain, serta rencana ekspansi Free Trade Zone (FTZ) ke wilayah Bintan dan Karimun. “Kami terus mendorong pemerataan kawasan FTZ agar potensi investasi tersebar secara merata, khususnya ke wilayah-wilayah strategis seperti Batam, Bintan, dan Karimun,” jelasnya. Lebih lanjut, Nyanyang menyampaikan optimisme bahwa jika investasi pembangunan kawasan AI dan pusat data dari investor Tiongkok dan Singapura dapat terealisasi, maka Kepri akan mencatat lompatan signifikan dalam transformasi ekonomi digital. “Kami berharap investasi ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital Kepri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Marketing PT PLNE, Kurnia Rumdony, dalam presentasinya menilai Kepri memiliki sejumlah nilai strategis yang menjadikannya ideal sebagai pusat pengembangan teknologi digital. “Kepri punya keunggulan geografis karena dekat dengan Singapura dan yang tak kalah penting, berada di luar zona ring...
Ekonomi

Kejaksaan RI Tegaskan Dukungan terhadap UMKM Pariwisata Bahari

Abdullah
Regalia News – Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Mantovani menegaskan komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor pariwisata bahari. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bersama para pelaku usaha Water Taxi pada Kamis, 24 Juli 2025, di Tanjung Benoa, Bali. Dalam sambutannya, JAM-Intel menyebut UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, serta memperkenalkan potensi wisata Indonesia ke dunia. Keberadaan layanan Water Taxi di Tanjung Benoa, menurutnya, menjadi contoh nyata kontribusi UMKM dalam mendukung sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. “Pertemuan hari ini merupakan wujud nyata kehadiran kami di tengah masyarakat, untuk mendengar aspirasi dan memahami langsung tantangan yang dihadapi pelaku UMKM,” ujar Reda. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga menjalankan fungsi pencegahan dan pengamanan, termasuk dalam mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional maupun daerah. Untuk itu, Kejaksaan siap menjadi mitra strategis bagi UMKM, melalui pendampingan hukum dan perlindungan usaha dari praktik-praktik merugikan. Reda juga mengajak seluruh pelaku UMKM untuk terus berinovasi, menjaga integritas, dan membangun iklim usaha yang sehat, transparan, serta berkeadilan. “Kemajuan usaha Bapak dan Ibu adalah cerminan kemajuan bangsa. Kejaksaan akan selalu mendukung setiap langkah positif yang dilakukan,” tegasnya. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana, Direktur Investasi PT Pelabuhan Indonesia Boy Robyanto, Direktur IV JAM-Intel Setiawan Budi Cahyono, perwakilan UMKM Water Taxi Tanjung Benoa, pejabat Eselon III dan IV, serta Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) JAM-Intel. Diharapkan, sinergi antara Kejaksaan RI dan para pelaku UMKM dapat semakin kuat dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sumber : Kepala Pusat Penerangan Hukum
Ekonomi

Wali Kota Tanjungpinang Buka Bimtek Pelaku Usaha 2025: Dorong UMKM Naik Kelas dan Berdaya Saing

Abdullah
Regalia News – Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pelaku usaha tahun 2025 yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang di Hotel Aston, Kamis (24/7/2025). Bimtek ini diikuti pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari berbagai wilayah di Tanjungpinang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala DPMPTSP Adi Firmansyah, sejumlah kepala perangkat daerah, serta narasumber dari STISIPOL Raja Haji, BP Bintan, dan internal DPMPTSP. Dalam laporannya, Adi Firmansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur dan kemudahan perizinan usaha, khususnya melalui sistem digital OSS (Online Single Submission). “Dengan legalitas, pelaku UMKM akan lebih mudah mengakses bantuan pemerintah, perbankan, dan pasar,” ujarnya. Wali Kota Lis Darmansyah mengapresiasi pelaksanaan Bimtek dan menyebut UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Ia menekankan pentingnya edukasi dan fasilitasi agar pelaku UMKM mampu berkembang dan bersaing. “UMKM harus naik kelas, punya legalitas, dan mampu menyerap tenaga kerja lokal,” tegas Lis. Lis juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan potensi lokal. Salah satunya ia contohkan dengan produk dompet berbahan kulit ikan pari yang kini digunakannya. Acara berlangsung interaktif dengan sesi diskusi antara peserta dan narasumber. Pelaku usaha juga menyampaikan kendala langsung kepada para pemangku kebijakan. Sumber : Dinas Kominfo
Ekonomi

Presiden Prabowo Pimpin Rapat APBN 2025, Tekankan Reformasi Fiskal dan Deregulasi

Abdullah
Regalia News — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/7). Rapat tersebut membahas perkembangan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah berlangsung di DPR RI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan strategis terkait reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta upaya menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Arahan Bapak Presiden sangat lengkap. Reformasi di sisi penerimaan negara akan terus dilanjutkan agar penerimaan cukup memadai. “Sementara belanja negara difokuskan pada program-program prioritas,” ujar Menkeu dalam konferensi pers usai rapat. Menurut Menkeu, Presiden menekankan pentingnya menjaga defisit pada level yang sehat, tanpa mengurangi peran APBN sebagai instrumen penopang pertumbuhan ekonomi nasional. “Beliau ingin agar APBN tetap mendukung ekonomi secara counter-cyclical, sekaligus menjaga kepercayaan pasar (market confidence),” jelasnya. Selain aspek fiskal, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya langkah-langkah deregulasi untuk memperkuat iklim usaha dan investasi. Reformasi regulasi dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak semata bergantung pada APBN. “Bapak Presiden menegaskan perlunya perbaikan regulasi agar lebih memudahkan dunia usaha, investasi, perdagangan, dan mendorong tata kelola yang baik,” lanjut Menkeu. Menkeu belum merinci hasil akhir pembahasan APBN, namun seluruh materi strategis disebut akan disampaikan langsung oleh Presiden dalam pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna DPR, 15 Agustus 2025 mendatang. “Jadi, silakan nantikan pada tanggal 15 Agustus, semua arahan Presiden akan disampaikan secara resmi,” tutupnya. Sumber : Setkab RI
Regalia News

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

regalianews.com GA4