Regalia News – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya negara dan menghentikan berbagai bentuk kebocoran anggaran yang dinilai menghambat pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2026.
Di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya para ulama memahami berbagai kebijakan dan perkembangan yang dijalankan pemerintah.
Menurutnya, ulama memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga berhak mengetahui kondisi dan tantangan yang dihadapi negara.
“Para ulama adalah pemimpin yang paling dekat dengan rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti,” ujar Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang telah dilakukan pemerintah, termasuk peresmian 1.151 kilometer jalan desa dan jalan daerah.
Menurutnya, pembangunan tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp5,4 triliun dan menjadi bukti bahwa anggaran negara dapat dimanfaatkan secara efektif untuk kepentingan masyarakat.
Presiden menjelaskan bahwa apabila kebocoran anggaran dapat ditekan, maka dana yang tersedia dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, membangun jembatan, serta memperbaiki ribuan sekolah di berbagai daerah.
Karena itu, pemerintah terus berupaya menghentikan praktik-praktik yang menyebabkan potensi penerimaan negara tidak optimal.
Langkah tersebut, kata Presiden, menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya.
Selain pengelolaan anggaran, Presiden juga menyoroti upaya penertiban pengelolaan sumber daya alam.
Pemerintah, menurutnya, telah mengambil kembali penguasaan atas lebih dari lima juta hektare perkebunan kelapa sawit yang melanggar ketentuan hukum dan berada di kawasan yang tidak semestinya.
“Pemerintah saya telah merebut kembali dan menguasai lebih dari lima juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum,” tegasnya.
Presiden juga menyebut pemerintah telah menutup ratusan kegiatan pertambangan tanpa izin sebagai bagian dari langkah penegakan hukum dan perlindungan sumber daya alam nasional.
Menurutnya, pengawasan harus terus diperkuat mengingat Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki kekayaan alam yang sangat besar.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa kunci utama menjaga kekayaan negara terletak pada terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Ia menilai keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola sumber daya secara transparan dan bertanggung jawab.
“Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” tegas Presiden.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, memberantas korupsi.
Serta memastikan kekayaan negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sumber : Setkab RI