Regalia News – Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).
Dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, penguatan disiplin fiskal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Presiden menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah menargetkan defisit APBN tahun 2027 tetap terjaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal nasional.
Selain disiplin fiskal, pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan moneter.
Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada rentang 6,5 hingga 7,3 persen.
Sementara nilai tukar rupiah ditargetkan bergerak pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel.
Sementara lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari.
Serta lifting gas pada kisaran 934 hingga 977 ribu barel setara minyak bumi per hari.
Dengan strategi ekonomi yang dinilai tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan.
Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai 5,8 hingga 6,5 persen, sebagai bagian dari upaya menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Presiden juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka menurun pada kisaran 4,30 hingga 4,87 persen.
Selain itu, rasio gini ditargetkan membaik menjadi 0,362 hingga 0,367 sebagai upaya mempersempit kesenjangan ekonomi.
Pemerintah turut menargetkan peningkatan indeks modal manusia menjadi 0,575 serta indeks kesejahteraan petani menjadi 0,8038.
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah menargetkan peningkatan proporsi lapangan kerja formal menjadi 40,81 persen pada 2027.
Meningkat dari 35 persen pada tahun sebelumnya, sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional.
Sumber : Setkab RI