Regalia News – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah tetap mengacu pada panduan nasional, yakni Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Lis, pelaksanaan otonomi daerah tidak sekadar menjalankan program, tetapi harus memastikan setiap anggaran benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Program-program pemerintah daerah tidak sekadar seremoni. Kita harus melihat kebutuhan yang mendasar di masyarakat.
Seperti bagaimana mendorong ekonomi kerakyatan yang bisa dirasakan langsung,” ujarnya usai upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Dewa Ruci, Sabtu (2/5/2026).
Ia menekankan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan menjadi fokus utama yang dinilai lebih realistis untuk menjawab tantangan di tingkat daerah.
“Kalau bicara ekonomi nasional mungkin berat, tapi paling tidak yang dekat dengan masyarakat itu ekonomi kerakyatan. Itu yang kita dorong,” kata Lis.
Selain sektor ekonomi, Lis juga menyoroti pentingnya momentum Hardiknas sebagai penguatan komitmen peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pemerataan akses dan kesejahteraan guru.
“Upaya pemerintah bagaimana menciptakan guru yang berkualitas, sejahtera, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” jelasnya.
Ia menambahkan, capaian pendidikan di Tanjungpinang sejauh ini tergolong baik, terutama dari sisi angka partisipasi sekolah.
Namun demikian, masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa pendidikan membutuhkan biaya besar.
Padahal, lanjutnya, sebagian besar jenjang pendidikan saat ini telah ditanggung oleh negara.
Program sekolah rakyat menjadi salah satu solusi untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun yang putus sekolah.
Masih ada anggapan sekolah itu mahal. Padahal sebagian besar sudah ditanggung negara.
“Program sekolah rakyat ini salah satu solusi agar anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan,” ungkapnya.
Lis menegaskan, peningkatan akses pendidikan merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tutupnya.
Sumber : Diskominfo