Regalia News – Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah tetap mengacu pada panduan nasional, yakni Asta Cita yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Dewa Ruci, Sabtu (2/5/2026).
Menurut Lis, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya sebatas menjalankan program, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Program-program pemerintah daerah tidak sekadar seremoni. Kita harus melihat kebutuhan yang mendasar di masyarakat.
“Seperti bagaimana mendorong ekonomi kerakyatan yang bisa dirasakan langsung,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan menjadi fokus yang dinilai lebih realistis dalam menjawab tantangan pembangunan di tingkat daerah.
Upaya ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalau bicara ekonomi nasional mungkin berat, tapi paling tidak yang dekat dengan masyarakat itu ekonomi kerakyatan. Itu yang kita dorong,” kata Lis.
Selain sektor ekonomi, momentum Hardiknas juga dimanfaatkan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan.
Lis menegaskan pentingnya menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas, sejahtera, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Upaya pemerintah bagaimana menciptakan guru yang berkualitas, sejahtera, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” ujarnya.
Ia menyebutkan, capaian pendidikan di Tanjungpinang sejauh ini sudah menunjukkan hasil positif, termasuk dari sisi angka partisipasi sekolah.
Namun demikian, masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa pendidikan membutuhkan biaya yang besar.
Padahal, menurutnya, sebagian besar jenjang pendidikan saat ini telah ditanggung oleh negara.
Program sekolah rakyat menjadi salah satu solusi untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah maupun berasal dari keluarga kurang mampu.
Masih ada anggapan sekolah itu mahal. Padahal sebagian besar sudah ditanggung negara.
“Program sekolah rakyat ini salah satu solusi agar anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan,” jelasnya.
Lis menambahkan, peningkatan akses pendidikan merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tutupnya.
Sumber : Diskominfo