Regalia News — Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad menegaskan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan dokter spesialis di daerah.
Ia menilai program beasiswa pendidikan dokter spesialis yang digulirkan Pemprov harus diiringi dengan kebijakan penempatan dan status kepegawaian yang jelas.
Menurut Ansar, salah satu strategi utama Pemprov adalah memberikan beasiswa kepada putra-putri asli daerah. Dengan pola ini, diharapkan mereka bersedia kembali dan mengabdi di kampung halamannya.
“Kita ingin anak-anak Kepri yang kita sekolahkan bisa kembali menjadi dokter spesialis di daerah mereka sendiri. Dengan begitu, mereka akan lebih betah mengabdi karena punya ikatan emosional dan tanggung jawab moral terhadap masyarakatnya,” ujar Ansar, Rabu (10/9).
Namun, Ansar mengakui regulasi yang berlaku saat ini masih membatasi penerima beasiswa hanya untuk dokter berstatus PNS. Sementara bagi dokter PPPK belum ada aturan yang jelas. Kondisi ini dinilai mempersempit kesempatan calon penerima beasiswa.
Di sisi lain, beberapa kabupaten juga menghadapi kendala berat dalam menyediakan insentif, sehingga ada dokter spesialis yang memilih pindah atau berhenti setelah beberapa tahun bertugas.
Karena itu, Ansar menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara Kementerian PANRB, BKN, dan Kementerian Kesehatan. Ia berharap, dokter spesialis yang dibiayai daerah bisa langsung diangkat sebagai ASN di daerah asalnya.
“Kita harus mencari pola terbaik agar dokter yang ditempatkan di pulau-pulau tidak hanya singgah sementara. Kalau yang mengabdi adalah anak tempatan, insya Allah mereka akan lebih bertahan lama,” tegasnya.
Pemprov Kepri optimistis, langkah ini dapat mendorong pemerataan layanan kesehatan di pulau-pulau. Dengan adanya dokter spesialis di rumah sakit daerah, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota besar untuk mendapatkan layanan medis yang layak.
Sumber : Diskominfo
