Regalia News – Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Kepulauan Riau, Forkopimda, serta para kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan tersebut membahas pengendalian inflasi dan kesiapan pemerintah daerah menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Rakor digelar di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Senin (9/3/2026).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.
Selain itu, rakor juga menjadi upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Tentunya rakor hari ini juga kita akan bahas terkait langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Tito.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga memaparkan bahwa angka inflasi nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen secara tahunan (year-on-year) dan 0,68 persen secara bulanan (month-to-month).
Ia menekankan pentingnya pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta optimalisasi realisasi pendapatan dan belanja daerah sebagai bagian dari upaya mendorong perekonomian nasional yang stabil dan berkelanjutan.
Kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi perlu terus dipantau secara cermat oleh pemerintah daerah. Hal ini penting karena stabilitas harga dan pergerakan ekonomi daerah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Salah satu instrumen utama yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah adalah melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dari sisi pendapatan maupun belanja,” jelas Tito.
Menurutnya, realisasi anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran diyakini mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dipaparkan oleh Mendagri, persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Tanjungpinang masih berada dalam kategori stabil dan aman.
“APBD merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi.
Sesuai hasil data yang dipaparkan bahwa untuk Kota Tanjungpinang persentase pendapatan sebesar 7,88 persen dengan persentase belanja sebesar 6,07 persen, maka masih termasuk kategori imbang atau wajar,” kata Lis.
Selain itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga menyatakan kesiapan mendukung berbagai program pemerintah pusat, termasuk Program 3 Juta Rumah yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang pada prinsipnya siap mendukung program nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak,” tutupnya.
Sumber : Diskominfo
