Regalia News – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Selasa (18/11/2025), guna menghimpun masukan terkait agenda reformasi kepolisian.
Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk merumuskan rekomendasi strategis demi memperkuat profesionalitas, akuntabilitas, serta adaptivitas Polri dalam menjawab kebutuhan publik.
Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, menekankan pentingnya pembenahan sistem internal sebagai fondasi reformasi berkelanjutan.
Menurutnya, perbaikan proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan.
Ia juga menyoroti penguatan Kompolnas sebagai elemen penting dalam memperkuat fungsi pengawasan eksternal.
Pandangan serupa disampaikan Peneliti Centra Initiative, Dr. Al Araf, yang menilai penyempurnaan tata kelola sebagai syarat utama penguatan kinerja Polri.
Ia menegaskan bahwa transparansi dalam meritokrasi dan mekanisme pengawasan akan membantu Polri menjalankan tugas secara optimal. Sinergi dengan lembaga pengawas eksternal, lanjutnya, harus terus diperluas.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengangkat isu yang banyak dirasakan masyarakat, seperti penanganan laporan, persoalan kedisiplinan, dan efektivitas pengawasan.
Menurutnya, aspek-aspek tersebut memerlukan perhatian khusus agar reformasi Polri semakin responsif terhadap kebutuhan publik.
Ketua Umum NEFA, Dodi Ilham, menambahkan pentingnya penguatan sistem pembinaan personel, termasuk rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi.
Ia juga menekankan penguatan community policing untuk mempererat hubungan Polri dan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Badan Pengurus LSAM, Sandrayati Moniaga, menyoroti pentingnya pengarusutamaan gender dan modernisasi digital dalam mendukung pelayanan publik yang inklusif. Ia berharap seluruh proses reformasi tetap berlandaskan prinsip hak asasi manusia.
Audiensi ini memperlihatkan komitmen bersama untuk mendorong Polri yang lebih profesional, transparan, dan modern.
Masukan dari masyarakat sipil akan menjadi bahan pertimbangan Komisi Reformasi Polri dalam merumuskan langkah strategis ke depan.
Sumber : Humas Polri
