Regalia News – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, bersama Wakil Bupati Jarmin menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan serta Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Gajah Mina, Adiwana Jelita Sejuba Resort, Bunguran Timur.
Rapat dibuka dengan sambutan Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Purwito, yang menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana untuk menghimpun data dan informasi faktual di lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional berbasis bukti.
“Fokus kita tertuju pada prioritas pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan choke point strategis,” ujarnya.
Brigjen Purwito juga menekankan pentingnya sinergi antara instansi pusat dan daerah untuk memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan tindakan operasional di lapangan. Harmonisasi pemahaman terhadap doktrin dan strategi pertahanan laut menjadi kunci menciptakan sistem keamanan maritim yang solid.
Dalam forum tersebut, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan pandangan strategisnya mengenai pentingnya Laut Natuna Utara sebagai garda terdepan kedaulatan Indonesia.
“Forum ini tidak hanya ruang koordinasi teknokratis, tetapi juga panggung kebangsaan untuk membicarakan masa depan kedaulatan laut kita, khususnya di Laut Natuna Utara,” ujarnya.
Cen menekankan bahwa Natuna bukan sekadar gugusan pulau, melainkan simbol geopolitik yang menjadi titik temu berbagai kepentingan nasional dan internasional.
Sebagai langkah konkret, Bupati Cen mengusulkan pembentukan Komando Operasi Gabungan Laut Natuna yang mengintegrasikan TNI AL, Bakamla, KKP, dan Polair. Menurutnya, komando ini akan menjadi tulang punggung patroli terkoordinasi dengan sistem respons cepat terhadap pelanggaran di laut.
Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan diskresi dari pemerintah pusat bagi Natuna, mengingat posisinya yang strategis namun dengan akses, infrastruktur, dan konektivitas yang masih terbatas.
“Kebijakan afirmatif yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi lokal akan mempercepat pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna secara menyeluruh,” tegasnya.
Kesimpulan Rakor
Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa poin penting sebagai komitmen bersama antar instansi:
- Penguatan sinergi antar-instansi.
- Optimalisasi sistem pengawasan terpadu.
- Peningkatan kapasitas SDM dan sarana pengawasan.
- Penegakan hukum yang tegas dan terukur.
- Pentingnya data dan informasi yang terintegrasi.
Seluruh hasil rapat menjadi komitmen berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia secara profesional dan berkesinambungan.
