Regalia News – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan diri sebagai bagian integral dalam mendukung pencapaian Asta Cita pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. pada, Selasa, 19 Agustus 2025
Peran Polri kini tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari menjaga ketahanan pangan hingga menjadi solusi atas gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan, Polri memastikan distribusi komoditas vital, termasuk jagung, berjalan lancar tanpa praktik kecurangan, penimbunan, maupun spekulasi harga.
Kehadiran aparat di lapangan memberi jaminan keamanan bagi petani, pelaku usaha, hingga konsumen, sekaligus memperkuat program pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, menghadapi gelombang PHK yang melanda sektor industri, Polri bergerak proaktif. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri terpanggil untuk menjadi problem solver bagi masyarakat.
“Polri tidak hanya berhadapan dengan serikat buruh saat turun ke lapangan, tetapi bergerak dari hulu untuk mencarikan solusi atas persoalan yang ada,” ujar Listyo, Senin (18/8/2025).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga Februari 2025 terdapat 7,28 juta pengangguran di Indonesia. Angka ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban.
Menyikapi hal tersebut, Polri membentuk Desk Ketenagakerjaan pada 20 Januari 2025 sebagai wadah penyelesaian masalah industrial dan fasilitasi lapangan kerja baru.
Hingga 29 Juli 2025, Polri telah menyalurkan 700 buruh terdampak PHK ke PT Tah Shung Hung Brebes dan PT Indonesia Dreamers Sport Cirebon. Atas kontribusi ini, Polri menerima penghargaan dari International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC AP) pada 10 Juli 2025.
Sekaligus menjadi institusi kepolisian pertama di dunia yang membentuk Desk Ketenagakerjaan. Polri menargetkan dapat memfasilitasi 12.000 pekerja hingga akhir 2025.
Kapolri berharap langkah ini meyakinkan investor bahwa Indonesia memiliki buruh kompeten dan layak menjadi tujuan investasi.
“Tunjukkan bahwa buruh Indonesia mampu bersaing, sehingga investor percaya Indonesia adalah tempat investasi yang menguntungkan,” tegas Listyo.
Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menambahkan, inisiatif Desk Ketenagakerjaan lahir dari kedekatan Kapolri dengan organisasi buruh yang kerap menyampaikan keluhan terkait kondisi ekonomi dan PHK.
“Desk ini dibentuk di tingkat Mabes hingga Polda untuk mempersiapkan sekaligus mencarikan lapangan kerja baru,” jelas Dedi.
Sumber : Humas Polri