Regalia News – Pemerintah Kota Tanjungpinang masih menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial (bansos) di lapangan, termasuk ratusan data yang tidak memenuhi kriteria dalam proses verifikasi.
Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran penyaluran bantuan jika tidak diikuti dengan pemutakhiran data secara berkala.
Sebagai langkah perbaikan, Pemko Tanjungpinang memperkuat pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diintegrasikan dengan Program Bima Sakti melalui Kartu BERBENAH.
Sistem ini dirancang sebagai mekanisme penyaluran bansos dan layanan publik berbasis satu data terpadu (one single data entry).
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menegaskan bahwa kualitas data menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas program pemerintah.
Data yang bersih dan sesuai dengan kondisi riil sangat penting dalam pelaksanaan program.
“Dengan data yang akurat, bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi DTSEN di aula Dinas Sosial, Selasa (21/4).
Melalui Kartu BERBENAH, setiap penerima bantuan memiliki identitas tunggal yang telah diverifikasi untuk meminimalkan potensi duplikasi.
Sistem ini juga mencatat riwayat penerimaan bantuan serta mengintegrasikan berbagai program lintas perangkat daerah.
Penyaluran bantuan pun dilakukan secara non-tunai melalui sistem perbankan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Pada triwulan I 2026, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau 6.203 keluarga penerima manfaat, dengan 5.996 keluarga di antaranya telah menerima bantuan.
Sementara itu, bantuan sembako tersalurkan kepada 9.622 dari total 10.127 keluarga penerima.
Dalam proses verifikasi, Dinas Sosial mencatat sebanyak 231 dari 472 kepala keluarga belum dapat diusulkan sebagai penerima bantuan.
Karena tidak memenuhi kriteria, seperti berasal dari kalangan ASN, berada pada desil ekonomi lebih tinggi, maupun terindikasi data ganda.
Di sisi lain, sebanyak 1.550 kepala keluarga atau 5.506 jiwa telah diusulkan dalam pembaruan data bansos dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Endang Susilawati, menyampaikan bahwa capaian kemiskinan ekstrem di Tanjungpinang saat ini berada pada angka nol dan terus dijaga melalui pemutakhiran data berkelanjutan.
“Pemutakhiran data dilakukan secara terus-menerus agar penyaluran bantuan tetap tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat,” ujarnya.
Pembaruan data juga dilakukan hingga tingkat kelurahan sejak awal tahun, mencakup usulan baru, perbaikan data.
Serta penyesuaian penerima sesuai dinamika sosial masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Dalduk dan KB Rustam, Kepala BPS Kota Tanjungpinang Yulia Tri Mardani, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang Nara Grace Ginting, serta perwakilan instansi terkait lainnya.
Sumber : Diskominfo