Regalia News – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, berharap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi mampu melahirkan solusi nyata atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Lis saat menghadiri Musrenbang Tingkat Kelurahan Tanjungpinang Barat Tahun 2026 sekaligus penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar di Aula Kantor Kelurahan Tanjungpinang Barat, Jumat (30/1).
“Musrenbang ini ruang rembug kita bersama. Harapannya, apa yang dibahas benar-benar menjawab kebutuhan warga dan dapat dilaksanakan,” ujar Lis.
Lis menjelaskan, Musrenbang menjadi forum untuk merumuskan dan menetapkan program prioritas pembangunan di Kelurahan Tanjungpinang Barat.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah tetap berupaya mengarahkan tata kelola pemerintahan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
Menurutnya, pembangunan tidak selalu harus bergantung pada ketersediaan anggaran. Sejumlah kegiatan seperti penataan lingkungan, kebersihan, hingga perawatan fasilitas umum dapat dilakukan melalui swadaya dan inisiatif masyarakat.
“Tidak semua pekerjaan harus menunggu anggaran. Ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan bersama, seperti penataan lingkungan,” tambahnya.
Selain itu, Lis juga mengajak masyarakat untuk mendukung dan memanfaatkan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal guna menggerakkan perekonomian warga.
Penguatan pemasaran produk lokal dinilai mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Contohnya, ibu-ibu kalau butuh jilbab bisa ke penjahit di sekitar. Kita saling menghidupkan ekonomi kampung sendiri,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Lis turut menyampaikan upaya penanganan banjir yang dilakukan secara bertahap, termasuk rencana pembebasan lahan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.
“Tahun ini kita mulai dengan pembebasan lahan. Kalau lahannya tidak dibebaskan, pembangunan tidak bisa berjalan. Kita membuat komitmen dengan pemilik lahan dan berkomitmen menyelesaikannya,” pungkasnya.
Lis menambahkan, mulai tahun ini Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan lima bidang prioritas pembangunan, yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan hidup.
Usulan yang belum terakomodasi dalam APBD kota akan didorong ke tingkat provinsi hingga pemerintah pusat.
Sementara itu, Lurah Tanjungpinang Barat, Muhammad Reza Absar, menyampaikan bahwa Musrenbang tingkat kelurahan berhasil menghimpun sebanyak 120 usulan hasil rembug warga.
Usulan tersebut berasal dari berbagai RT dan RW sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sumber : Diskominfo