Regalia News — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung perdamaian Palestina melalui keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya di Bad Ragaz, Swiss, Jumat (23/1/2026).
Usai Presiden Prabowo Subianto menghadiri World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos.
Menlu menjelaskan, salah satu agenda utama Presiden Prabowo adalah penandatanganan Charter Board of Peace, yang merupakan kelanjutan dari rangkaian dialog dan pertemuan sejumlah negara.
Khususnya negara-negara Islam dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, terkait upaya penyelesaian konflik Palestina.
“Penandatanganan Charter Board of Peace ini merupakan bagian dari proses panjang yang selama ini telah kita lakukan dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian, serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina, khususnya Gaza,” ujar Menlu.
Menurut Sugiono, pembentukan BoP lahir dari tekad bersama untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih konkret guna mewujudkan perdamaian permanen di Gaza.
Proses tersebut berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penandatanganan piagam Dewan Perdamaian.
“Saat ini Board of Peace telah resmi menjadi badan internasional yang bertugas memonitor administrasi, stabilisasi, serta upaya rehabilitasi di Gaza dan Palestina secara keseluruhan,” tuturnya.
Indonesia, lanjut Menlu, memandang penting untuk bergabung dalam BoP karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, terutama bagi Palestina.
Keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis, meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat.
Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya situasi di Palestina.
“Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya mencapai perdamaian, maka Indonesia harus berada di dalamnya,” tegasnya.
Keputusan bergabung juga melalui konsultasi intensif dengan negara-negara dalam Group of New York.
Sejumlah negara yang telah sepakat bergabung antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, dan Indonesia.
“Dua hari sebelum penandatanganan, seluruh negara tersebut bersepakat untuk bergabung bersama Board of Peace,” ungkap Menlu.
Sugiono meyakini keberadaan BoP menjadi langkah konkret yang telah lama dinantikan dalam mengawal proses perdamaian Palestina.
Kehadiran negara-negara anggota diharapkan dapat memastikan setiap langkah tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
“Yang terpenting adalah memastikan upaya Board of Peace tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Menlu menegaskan bahwa Board of Peace tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas.
“Khususnya di Gaza. Karena itu, Indonesia memutuskan untuk ikut bergabung,” pungkasnya.
Sumber : Setkab RI