Regalia News – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan laporan capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Penyelamatan keuangan negara tahun 2025 di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum serta pengamanan aset negara, khususnya di sektor kehutanan dan sumber daya alam.
Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga akhir 2025.
Satgas PKH berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektare.
Pada tahap V, Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan seluas 893.002,383 hektare.
Lahan tersebut terdiri atas perkebunan kelapa sawit seluas 240.575,383 hektare dari 124 subjek hukum yang tersebar di enam provinsi.
Kawasan ini diserahkan melalui Kementerian Keuangan, Danantara, dan selanjutnya dikelola oleh Agrinas.
Selain itu, kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektare yang tersebar di sembilan provinsi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan fungsi hutan.
Selain penguasaan kawasan hutan, Satgas PKH juga mencatat capaian signifikan dalam penyelamatan keuangan negara.
Jaksa Agung melaporkan penyerahan uang negara dengan total nilai Rp6.625.294.190.469,74.
Nilai tersebut berasal dari penagihan denda administratif kehutanan sebesar Rp2.344.965.750.000 dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel.
Sementara itu, penyelamatan keuangan negara senilai Rp4.280.328.440.469,74 berasal dari penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Termasuk kasus pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan perkara impor gula.
Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat, serta menekankan beratnya tantangan di lapangan.
Ia menyoroti proses verifikasi jutaan hektare lahan dan berbagai upaya perlawanan dari korporasi yang melanggar hukum.
“Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara bekerja keras di medan yang sulit, menghadapi berbagai hambatan dalam penegakan hukum,” ujar Presiden.
Acara tersebut turut dihadiri jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Sumber : Setkab RI