Regalia News – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis (13/11/2025), di Jakarta. Kehadiran Seskab atas undangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Di hadapan peserta Rakornas dari seluruh daerah, Seskab Teddy menekankan bahwa data tunggal merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat.Kamis (13/11/2025)
Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data. Sekarang di masa pemerintahan Bapak Prabowo.
“Seluruh data dikumpulkan di BPS, menjadi acuan dan referensi bersama,” ujar Teddy.
Ia berpesan kepada seluruh Kepala Dinas Sosial dan Kepala BPS daerah agar memastikan keakuratan DTSEN sehingga program pemerintah tepat sasaran.
“Tidak boleh ada data yang salah atau tidak akurat. Tidak boleh ada warga yang berhak tapi tidak terdata,” tegasnya.
Seskab juga menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan DTSEN.
“Presiden menyampaikan salam hormat dan terima kasih atas kerja keras Bapak/Ibu semua sehingga kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik,” kata Teddy.
Rakornas bertema “Statistik untuk Keadilan Sosial” ini bertujuan memperkuat sinergi pengelolaan data sebagai dasar kebijakan perlindungan dan pemberdayaan sosial yang tepat sasaran.
Hadir dalam kesempatan tersebut Mensos Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas kolaborasi BPS dan pemerintah daerah dalam membangun sistem data nasional yang akurat dan terintegrasi.
“Kehadiran Bapak/Ibu semua mempertajam pertemuan ini. Kita lebih siap menindaklanjuti hasilnya secara konkret,” ujarnya.
Kepala BPS Amalia juga menegaskan pentingnya menjaga akurasi DTSEN.
“DTSEN bukan sekadar angka, melainkan potret kehidupan masyarakat Indonesia yang harus dijaga keakuratannya,” katanya.
Dialog dengan Daerah
Dalam sesi dialog, Seskab Teddy mendengarkan langsung aspirasi para Kepala Dinas Sosial dan Kepala BPS dari berbagai daerah, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Keerom, Papua, Kornelia Pekey, mengungkapkan tantangan pendataan di wilayah perbatasan yang sulit dijangkau dan membutuhkan biaya transportasi tinggi.
“Untuk sampai ke desa terjauh di perbatasan Papua Nugini, biaya kendaraan bisa mencapai Rp16 juta,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara, Bahagiawati, menyoroti keterbatasan akses dan pelaksanaan program pemerintah di daerahnya, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan sekolah rakyat.
“Masyarakat Aceh Tenggara sangat merindukan sekolah rakyat,” katanya.
Dari Sulawesi Utara, Kepala BPS Kota Manado Novri Poultje Mokoagouw menyampaikan pentingnya komunikasi publik terkait pengklasifikasian data DTSEN.
“Kami jelaskan kepada masyarakat sesuai ketentuan, dan mereka bisa memahami,” ujarnya.
Adapun Kepala BPS Kabupaten Rote, NTT, Yustinus Siga, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah membentuk DTSEN.
“Selama 30 tahun saya mengabdi, baru kali ini Indonesia sepakat menggunakan satu data nasional di BPS RI,” katanya.
Menutup dialog, Seskab Teddy memastikan bahwa pemerintah akan menindak lanjuti seluruh masukan daerah agar proses pendataan sosial ekonomi nasional berjalan cepat dan tepat.
“Indonesia ini besar, butuh waktu. Tapi kami pastikan semua persoalan akan diselesaikan sesegera mungkin,” tegasnya.
Sumber : Setkab RI