Regalia News — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta.
Rapat tersebut membahas langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perlindungan serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
Salah satu fokus utama Presiden ialah penertiban impor barang bekas, khususnya pakaian.
Serta percepatan digitalisasi layanan UMKM melalui sistem satu data nasional.Jakarta, 4 November 2025
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, Presiden menekankan agar kebijakan pembatasan impor barang bekas tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pedagang kecil.
Pemerintah diminta menyiapkan solusi substitusi produk lokal agar para pelaku usaha yang selama ini bergantung pada barang bekas tetap bisa berjualan.
“Arahan Bapak Presiden jelas: ketika kita menertibkan barang-barang bekas, termasuk pakaian impor, pemerintah harus menyiapkan produk pengganti dari dalam negeri,” ujar Maman usai rapat.
Maman menegaskan, pemerintah tidak akan mematikan usaha para pedagang thrifting, melainkan mengarahkan mereka untuk menjual produk lokal.
“Petunjuk dari Pak Presiden, agar mereka tetap bisa berusaha namun diarahkan menjual produk-produk dalam negeri. Pemerintah akan menyiapkan pendampingan dan solusi konkret,” imbuhnya.
Selain itu, Presiden juga menekankan percepatan digitalisasi pelayanan UMKM melalui platform Sapa UMKM, sistem terintegrasi yang akan mempermudah perizinan, pembiayaan, dan akses pemasaran.
“Pak Presiden menyampaikan, dengan 57 juta pelaku UMKM di Indonesia, pelayanan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara konvensional. Harus berbasis teknologi dan digitalisasi,” kata Maman.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti pentingnya kemudahan akses perizinan dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing UMKM, seperti percepatan proses sertifikasi halal, izin BPOM, PIRT, dan SNI.
“Tujuannya agar UMKM kita punya daya saing lebih tinggi dan bisa menembus pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta percepatan program penghapusan piutang UMKM yang sudah direncanakan pemerintah.
Hingga saat ini tercatat sekitar 67 ribu UMKM masuk dalam daftar penerima program, namun potensi jumlahnya mencapai sekitar satu juta.
“Berdasarkan data Bank Himbara, ada sekitar satu juta UMKM yang berpotensi dihapuskan tagihannya. Ini akan segera kita tindak lanjuti,” tutur Maman.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menargetkan agar UMKM nasional tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi tulang punggung ekonomi rakyat di era digital dan kemandirian industri nasional.
Sumber : Setkab RI