Regalia News –Komisi Percepatan Reformasi Polri melakukan rapat perdana di Kantor Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).
Pertemuan awal ini menjadi langkah penting dalam upaya mempercepat agenda reformasi kelembagaan Polri, yang selama ini menjadi perhatian publik dan pemerintah.
Rapat tersebut membahas sejumlah hal progresif, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola organisasi, peningkatan pelayanan publik, penguatan fungsi pengawasan internal.
Hingga rencana perbaikan kultur kelembagaan agar semakin responsif dan akuntabel.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri sejak awal berkomitmen untuk membuka diri terhadap kritik dan evaluasi dari masyarakat, akademisi, maupun lembaga independen.
Menurutnya, perubahan yang diharapkan publik hanya dapat diwujudkan melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan dan kemauan institusi untuk berbenah.
“Pada prinsipnya, Polri selalu terbuka menerima perbaikan dan evaluasi, karena kami ingin terus mewujudkan performa Polri yang sesuai harapan masyarakat,” ujar Sigit.
Ia menambahkan bahwa masukan dari berbagai pihak merupakan bagian penting dari transformasi Polri menuju institusi yang profesional, modern, dan tepercaya.
Sigit menekankan bahwa Polri merupakan salah satu buah dari reformasi 1998, sehingga tuntutan perubahan dari masyarakat menjadi mandat yang harus dijalankan.
“Kita memahami bahwa Polri adalah hasil buah reformasi, sehingga harapan masyarakat pascareformasi harus bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri,” katanya.
Rapat perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri ini juga membahas skema penyampaian rekomendasi kepada Presiden.
Sigit menyebutkan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan akan segera direspons dan ditindaklanjuti secara terukur oleh jajaran Polri.
“Kami berupaya merespons cepat dan segera mengimplementasikan rekomendasi yang nantinya akan diberikan Ketua Tim Reformasi kepada Bapak Presiden, dan tentu akan langsung kami tindaklanjuti,” ujar Sigit.
Melalui komisi ini, pemerintah berharap percepatan reformasi Polri dapat berjalan lebih terstruktur dan komprehensif.
Termasuk perbaikan sistem, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, serta pembenahan kultur pelayanan publik.
Rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat untuk membahas rekomendasi teknis yang lebih rinci.
Sumber : Humas Polri