Regalia News – Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran menteri bidang perekonomian dan sejumlah instansi terkait.
Pertemuan yang digelar di kompleks Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini difokuskan pada pembahasan berbagai isu strategis di sektor pertanian, energi, dan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berpihak pada kepentingan rakyat kecil, khususnya petani dan masyarakat pedesaan.
“Saya ingin setiap keputusan yang kita ambil bukan hanya soal angka-angka, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama di desa,” ujar Presiden Prabowo dalam ratas tersebut.Hambalang, Bogor – 19 September 2025
Fokus Pertanian
Di sektor pertanian, perhatian pemerintah tertuju pada penyelesaian masalah terkait komoditas ubi kayu, singkong, dan tapioka yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan penting bagi jutaan petani.
Presiden menegaskan bahwa penyusunan kebijakan akan melibatkan pemerintah daerah, pelaku industri.
Serta kelompok tani agar keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan industri, tetapi juga menjamin harga yang layak bagi petani.
Pemerintah juga berencana menyiapkan skema insentif dan dukungan distribusi agar produk turunan singkong seperti tepung tapioka dapat terserap lebih baik di pasar domestik maupun ekspor.
“Kita tidak boleh membiarkan petani kita rugi karena hasil panen mereka tidak terserap. Negara harus hadir memberi solusi,” tegas Presiden.
Energi dan Kemandirian Desa
Di sektor energi, pembahasan berfokus pada mekanisme impor etanol yang dinilai perlu pengaturan lebih cermat.
Sekaligus mendorong produksi molase (tetes tebu) dalam negeri agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, isu penting lainnya adalah penyediaan listrik untuk desa-desa yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik konvensional.
Presiden memberikan instruksi langsung kepada Danantara untuk merancang dan membangun prototipe pembangkit listrik pedesaan berbasis tenaga surya.
Prototipe tersebut akan diuji coba di beberapa daerah yang masih kesulitan mengakses listrik, dengan target penyelesaian dalam 3 hingga 5 bulan ke depan.
Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan energi bersih, terjangkau, sekaligus mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa.
“Kalau desa punya listrik, anak-anak bisa belajar lebih baik, UMKM bisa tumbuh, dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Ini bukan sekadar soal energi, tapi soal keadilan sosial,” ujar Prabowo.
Infrastruktur: Giant Sea Wall
Selain pertanian dan energi, ratas juga menyinggung isu besar di bidang infrastruktur, yakni rencana pembangunan giant sea wall atau tanggul raksasa di wilayah pantai utara (Pantura) Jawa.
Proyek berskala nasional ini dipandang mendesak karena akan berdampak langsung pada keselamatan dan kehidupan sekitar 50 juta masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir Pantura.
Pembangunan giant sea wall tersebut direncanakan untuk mengantisipasi ancaman banjir rob, abrasi pantai, serta kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim.
Pemerintah tengah mengkaji aspek teknis, pendanaan, serta model kerja sama yang dapat melibatkan investor swasta maupun lembaga internasional.
Presiden menegaskan bahwa proyek ini harus dipastikan keberlanjutannya, ini bukan hanya proyek beton dan besi, tapi proyek kemanusiaan untuk melindungi puluhan juta jiwa rakyat kita di Pantura.
“Harus ada rencana pendanaan jangka panjang dan pengawasan yang ketat,” ucapnya.
Komitmen Pemerintah
Melalui rapat terbatas ini, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang bersifat solutif, cepat, dan berpihak pada rakyat.
Ia meminta jajaran menteri dan kepala lembaga terkait segera menindaklanjuti arahan yang telah disepakati agar hasilnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.
Ratas di Hambalang ini diakhiri dengan penekanan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah-langkah strategis.
Bahkan bila membutuhkan perubahan kebijakan yang signifikan, demi memastikan keberlanjutan pembangunan nasional.
Sumber : Setkab RI