Regalia News — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/7).
Rapat ini difokuskan pada pembahasan agenda strategis terkait pengelolaan keuangan negara, terutama menyangkut laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan persiapan penyusunan RAPBN 2026.
Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan perkembangan terbaru mengenai pelaksanaan APBN 2024.
Ia menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat saat ini tengah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar).
DPR RI sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban fiskal tahunan.
Sri Mulyani berharap laporan APBN 2024 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya, konsistensi meraih opini WTP mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan negara yang semakin membaik dari tahun ke tahun.
Selain laporan 2024, Menkeu juga memaparkan outlook fiskal untuk tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa defisit APBN diproyeksikan sebesar 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut, katanya, merupakan hasil perhitungan yang mempertimbangkan keseimbangan antara target penerimaan negara dan kebutuhan belanja untuk berbagai program prioritas.
Beberapa kemajuan program pemerintah telah dibahas secara seksama, terutama setelah laporan semester.
“Ini menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan fiskal ke depan,” ujar Sri Mulyani dalam rapat tersebut.
Pemerintah juga telah mulai mempersiapkan penyusunan nota keuangan dan Rancangan APBN 2026.
Dokumen ini rencananya akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Agustus mendatang, bertepatan dengan sidang tahunan MPR/DPR/DPD.
RAPBN 2026 dipastikan mengakomodir sejumlah program prioritas pemerintah.
Di antaranya adalah program makan bergizi gratis bagi anak sekolah, inisiatif sekolah rakyat, penguatan koperasi Merah Putih.
Serta kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan dan sektor pendidikan nasional.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memastikan program-program prioritas dapat terlaksana secara efektif.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus berpihak pada kepentingan rakyat dan pembangunan jangka panjang.
Rapat di Istana Merdeka ini turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya,
Serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Thomas A. M. Djiwandono. Kehadiran para pejabat tinggi ini mencerminkan soliditas pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan fiskal ke depan.
Sumber : Setkab RI