Regalia News – Situasi fiskal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) kian mengkhawatirkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertekan oleh membengkaknya belanja pegawai, khususnya akibat rekrutmen besar-besaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di tengah keterbatasan ruang fiskal, seruan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun menguat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, SE., MM, bahkan menyebut kondisi ini sebagai “alarm darurat fiskal” bagi Pemprov. Ia menilai target pendapatan Rp3,6 triliun dalam APBD 2026 terancam tidak tercapai jika tidak ada langkah luar biasa.
“Beban belanja pegawai sudah melampaui batas aman 30 persen. Tanpa dorongan kuat terhadap sektor-sektor penghasil PAD, anggaran bisa kolaps,” tegas Wahyu, Senin (17/6).
Wahyu menyoroti lemahnya kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD yang dinilai minim inisiatif. Strategi dasar seperti diskon pajak, pemutihan denda, dan promosi layanan, menurutnya belum dimanfaatkan secara optimal.
Ia juga mendorong ekstensifikasi pendapatan dengan menggali sumber PAD baru. Salah satu ide konkret yang ditawarkan adalah pembentukan UPTD Laboratorium untuk layanan uji mutu hasil produksi dari sektor perikanan, pertanian, hingga industri kecil.
“Fasilitas laboratorium sudah ada di beberapa OPD, tapi belum dikelola sebagai unit usaha daerah. Ini bisa jadi sumber PAD baru yang berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, Wahyu menyoroti banyaknya aset Pemprov yang tidak produktif. Lahan kosong, bangunan mangkrak, dan gudang tidak terpakai seharusnya bisa dimanfaatkan secara ekonomi, misalnya melalui skema sewa atau kerja sama dengan investor.
Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga tak luput dari kritik. Wahyu menilai BUMD belum berkontribusi signifikan terhadap PAD maupun perekonomian daerah.
“BUMD jangan hanya jadi beban APBD. Harus dikejar target bisnisnya, kalau mandek lebih baik dievaluasi total,” tegasnya.
Menjelang pembahasan APBD 2026, Wahyu meminta Pemprov segera melakukan konsolidasi dengan seluruh OPD penghasil, menyusun peta jalan penguatan PAD, dan mengevaluasi pengelolaan aset serta kinerja BUMD.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan DAU dan DAK dari pusat. Jika Kepri ingin mandiri dan membiayai pembangunannya sendiri, PAD harus menjadi prioritas utama,” pungkas Wahyu.
Editor: Abdullah
Sumber: Humas DPRD KEPRI