Regalia News – Angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang terus menunjukkan tren menurun. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menegaskan capaian tersebut saat menghadiri Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Selasa (25/11).
Saat ini, persentase penduduk miskin di Tanjungpinang berada pada level 5,96 persen—sedikit di atas rata-rata provinsi.
Meski demikian, kedalaman dan keparahan kemiskinan di kota dinilai tipis, menandakan potensi akselerasi yang besar jika intervensi diarahkan tepat sasaran.
Kalau intervensinya masif, kita bisa mengangkat masyarakat yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan menjadi tidak miskin.
“Dampaknya akan langsung terlihat pada angka kemiskinan provinsi, sementara daerah lain membutuhkan effort lebih besar.”ujar Zulhidayat.
Model 2:1 Dinilai Efektif, Pemkot Minta Replikasi
Zulhidayat menekankan bahwa kontribusi Tanjungpinang terhadap penurunan kemiskinan provinsi tak bisa dilepaskan dari kolaborasi antarpemerintah.
Ia mencontohkan program 2:1 antara provinsi dan kabupaten/kota beberapa tahun lalu yang dinilai berhasil mempercepat intervensi lapangan.
“Kita berharap program serupa muncul kembali. Dengan dukungan provinsi, kontribusi Tanjungpinang terhadap penurunan angka kemiskinan bisa jauh lebih optimal,” jelasnya.
Masalah Klasik: Data Tidak Bertemu Lapangan
Di sisi lain, sinkronisasi data masih menjadi problem mendasar. Pemkot menemukan sejumlah warga tidak tercatat sesuai data sistem, atau sebaliknya data penerima tak ditemukan di lapangan.
“Integrasi DTSEN dengan data kependudukan sangat dibutuhkan. Tanpa satu data yang terverifikasi, program bantuan sosial maupun kesehatan rawan salah sasaran,” tegas Zulhidayat.
Provinsi Kepri Mengalahkan Sumatera dalam Pertumbuhan, Tapi Kemiskinan Belum Terjawab
Memimpin rapat, Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua TKPK, Nyanyang Haris Pratamura, mengingatkan bahwa indikator makro ekonomi belum berbanding lurus dengan kecepatan penurunan kemiskinan.
Provinsi Kepri membukukan pertumbuhan ekonomi 7,48 persen pada triwulan III 2025—tertinggi di Sumatera. Namun jumlah penduduk miskin masih mencapai 117.280 orang atau 4,44 persen dari total 2,27 juta jiwa.
“Masalahnya bukan hanya ekonomi, tapi data dan disparitas antarpulau,” ujar Nyanyang.
“Kondisi geografis kepulauan menghadirkan kendala akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan transportasi.”
Sejumlah indikator lain menunjukkan kualitas hidup masyarakat membaik: IPM mencapai 80,53, Gini Ratio 0,382, dan inflasi 3,01 persen. Namun ketimpangan layanan publik di pulau-pulau tengah menjadi hambatan utama.
Sumber : Diskominfo
