Regalia News – Presiden Prabowo Subianto kembali menempatkan ekonomi rakyat di jantung agenda pemerintah. Pada Selasa, 25 November 2025, Kepala Negara memimpin langsung evaluasi percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Markas Besar TNI, Jakarta—sebuah lokasi yang tidak lazim dipakai untuk rapat ekonomi.
Pemilihan tempat ini bukan kebetulan: pesan strategisnya adalah konsolidasi kekuatan negara guna mendorong kemandirian ekonomi hingga lapisan desa.
Di hadapan jajaran pemerintah, TNI, dan pejabat daerah, Prabowo menegaskan bahwa KDKMP bukan sekadar program bantuan atau subsidi musiman.
Ia ingin model koperasi ini menjadi instrumen strategis ekonomi nasional, dengan fungsi nyata sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, pemberdayaan usaha lokal, dan pemerataan layanan publik level desa.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut kehadiran Presiden sebagai indikator pentingnya agenda ini.
“Kehadiran Presiden menunjukkan bahwa agenda koperasi bukan sekadar program pendukung, melainkan strategi nasional untuk membangun kemandirian ekonomi dari desa,” kata Teddy dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, rapat evaluasi ini adalah momentum konsolidasi besar antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI. Seluruh data pembangunan serta operasional KDKMP ditinjau ulang:
Mulai dari sebaran wilayah, jumlah fasilitas yang beroperasi, hingga kesiapan SDM dan model bisnis koperasi di lapangan.
Prabowo disebut menyoroti secara khusus aspek profesionalisme pengelolaan—bukan sekadar pembentukan simbolis.
“Presiden menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah, TNI, dan pemda adalah kunci agar setiap Koperasi Merah Putih dapat beroperasi secara profesional dan memberi manfaat langsung bagi rakyat,” ujar Teddy.
Pemerintah menargetkan KDKMP menjadi fondasi baru ekonomi kerakyatan yang menopang ketahanan sosial–ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Agenda evaluasi juga menyentuh isu yang selama ini menjadi titik lemah berbagai program koperasi: keberlanjutan operasional.
Penyelarasan kebijakan lintas kementerian, sinkronisasi anggaran, hingga penetapan standar operasional (SOP) untuk koperasi desa dibahas untuk memastikan program tidak berhenti di seremoni pembentukan.
Teddy menegaskan bahwa pemerintah mengejar model KDKMP yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat—bukan sekadar diklaim sukses di atas kertas.
“Melalui evaluasi terpadu ini, pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas koperasi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pemerataan layanan bagi desa dan kelurahan,” jelasnya.
Meski ambisi pemerintah jelas, tantangannya juga besar. KDKMP harus mampu menjelma sebagai entitas ekonomi yang sehat: punya tata kelola profesional, struktur modal jelas, hingga sistem rantai pasok yang stabil.
Di titik inilah alasan pelibatan TNI masuk akal—sebagai instrumen logistik negara dengan jaringan akses hingga pelosok, yang selama ini tak dimiliki institusi sipil.
Jika strategi ini berjalan konsisten, Koperasi Merah Putih bukan hanya menjadi outlet sembako atau etalase program pemerintah.
Ia berpotensi menjadi baseline ekonomi baru di tingkat akar rumput, tempat warga terlibat, mendapat manfaat, dan merasakan perubahan langsung di desa mereka.
Sumber : Setkab RI
