Regalia News – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di tujuh titik pesisir kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Usulan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komjen Pol (Purn) Drs. H. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., di Kantor KKP, Gedung Bahari II, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
Audiensi membahas pengembangan kawasan pesisir melalui konsep kampung nelayan modern yang memadukan kegiatan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil laut, serta wisata bahari berbasis konservasi sesuai kebijakan blue economy KKP.
Dalam pemaparannya, Lis menegaskan potensi besar sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata di Tanjungpinang perlu dikembangkan sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.
“Tanjungpinang memiliki kekayaan laut dan potensi wisata bahari yang luar biasa. Kami ingin potensi ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan,” ujarnya.
Adapun tujuh lokasi yang diusulkan untuk pengembangan antara lain Sei Nyirih, Kampung Madong, Tanjung Sebaok, Tanjung Unggat, Kampung Bugis, Sei Jang, dan Kampung Kelam Pagi.
Setiap kawasan memiliki karakteristik berbeda, mulai dari potensi perikanan tangkap dan budidaya air laut maupun air tawar, hingga daya tarik wisata bahari dan kuliner pesisir seperti gonggong dan ketam.
Data Dinas Perikanan, Pangan, dan Pertanian Tanjungpinang mencatat terdapat 1.624 rumah tangga perikanan tangkap dengan total produksi 3.610 ton per tahun, serta produksi budidaya mencapai 186 ton per tahun.
Sementara sektor pengolahan hasil perikanan melibatkan 245 pelaku usaha dengan total produksi 306 ton per tahun.
Program Kampung Nelayan Merah Putih ini juga mendukung inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui Koperasi Merah Putih dalam memperkuat ekonomi nelayan agar lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Semoga langkah ini menjadi awal bagi terwujudnya kampung nelayan yang modern, produktif, dan menyejahterakan masyarakat pesisir Tanjungpinang,” tutup Lis.
Sumber : Diskominfo