Regalia News — Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota, Rapat turut dihadiri Wakil Wali Kota Raja Ariza serta jajaran perangkat daerah teknis, di antaranya Bappelitbang, Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan BPBD.
Dalam arahannya, Wali Kota Lis menegaskan pentingnya sinergi lintas OPD dalam mengatasi persoalan banjir yang setiap tahun melanda sejumlah kawasan kota.Selasa (10/9). Berdasarkan data Dinas PUPR, terdapat 48 titik genangan di 22 kawasan dengan luas terdampak mencapai 263,59 hektare.
“Pembangunan pemukiman yang tidak diimbangi dengan drainase ideal menjadi salah satu penyebab genangan. Pertumbuhan kota harus diiringi infrastruktur pengendalian banjir,” tegas Lis.
Ia meminta setiap OPD memahami persoalan secara menyeluruh serta menghadirkan inovasi. Bappelitbang diminta memastikan perencanaan pembangunan terintegrasi dengan mitigasi banjir, PUPR fokus pada aspek teknis dan normalisasi saluran, sementara BPBD harus siaga menanggulangi dampak banjir.
Lis juga menekankan peran aktif perangkat kecamatan dalam melakukan pemetaan wilayah rawan genangan sebagai dasar pengambilan langkah cepat. Rencana penanganan banjir disusun dalam tiga tahap.
Jangka pendek, meliputi normalisasi sungai sepanjang 7,7 km, pembersihan drainase, serta peningkatan kapasitas saluran.
Jangka menengah, mencakup pembangunan infrastruktur strategis seperti Polder Puspandari (6,75 ha), Polder Srikaton Tahap II (2,87 ha), Polder Kampung Kolam (2,6 ha), dan Bendungan Dompak (70 ha).
Jangka panjang, difokuskan pada pembebasan lahan untuk pembangunan polder dan kolam retensi. Biaya pembebasan lahan di tiga kawasan utama—Srikaton, Kampung Kolam, dan Nibung Angus—diperkirakan mencapai Rp12–74 miliar sesuai NJOP.
Sementara itu, BPBD menegaskan komitmennya menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) 24 jam, melakukan kaji cepat, sosialisasi kebencanaan, serta menyiapkan sarana pendukung seperti perahu karet, tenda, velbed, dan bantuan darurat bagi warga terdampak.
Wakil Wali Kota Raja Ariza menambahkan, setiap OPD harus menyiapkan rencana aksi konkret. “Kolaborasi menjadi kunci. Data sudah kita miliki, sekarang saatnya tindak lanjut dengan langkah teknis dan dukungan anggaran,” ujarnya.
Sumber : Dinas Kominfo Tanjungpinang
