Regalia News – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan suatu negara ditentukan oleh kemampuannya menguasai dan mengelola kekayaan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025),
Kepala Negara menilai distorsi dalam sistem ekonomi nasional bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
Aneh sekali, negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia justru pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Itu tidak masuk akal.
“Ternyata ada praktik manipulasi yang saya sebut serakahnomics,” ujar Presiden Prabowo.
Ia menilai kelangkaan serta mahalnya harga pangan, meski telah diberikan subsidi, merupakan dampak dari pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.
Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai.
“Serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau minimnya fasilitas kesehatan,” ungkapnya.
Laporan 299 Hari Pemerintahan
Meski mengkritisi distorsi ekonomi, Presiden juga melaporkan sejumlah kemajuan signifikan dalam 299 hari pemerintahannya. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global.
Realisasi investasi semester I 2025 mencapai Rp942 triliun—naik 13,6 persen dari tahun sebelumnyadan berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Untuk pemerataan ekonomi, pemerintah membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Lembaga ini ditujukan untuk memperkuat perekonomian desa, menjual bahan pokok bersubsidi, serta menyediakan akses protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau.
“Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” kata Presiden.
Selain itu, pemerintah mendirikan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS.
Badan ini difokuskan mendorong investasi di sektor hilirisasi sumber daya alam dan bidang strategis untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Peningkatan Layanan Kesehatan
Di bidang kesehatan, pemerintah telah memberikan layanan cek kesehatan gratis bagi lebih dari 18 juta warga, meningkatkan kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten, serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis internasional.
“Dengan begitu, orang Indonesia tidak perlu lagi berobat ke luar negeri,” pungkas Presiden.
Sumber : Setkab RI
