Regalia News –Pemerintah Kabupaten Bintan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani konflik antara manusia dan buaya liar yang kian meningkat di wilayah tersebut.
Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Sekretaris Daerah Bintan, Ronny Kartika, di Ruang Rapat III Bandar Seri Bentan, Selasa (24/6).
Rapat melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk BPBD selaku koordinator utama, BKSDA Tanjungpinang-Bintan, BPSDPL Tanjungpinang, DLH, camat, dan kepolisian.
Pembentukan Satgas dilatarbelakangi oleh tren meningkatnya kemunculan buaya di sejumlah wilayah Bintan. Sepanjang 2024, tercatat enam insiden, sementara hingga pertengahan 2025 sudah terjadi tiga kasus, salah satunya menewaskan seorang warga di Kecamatan Teluk Bintan.
“Buaya adalah predator berbahaya, tapi juga satwa dilindungi. Penanganannya harus bijak dan sesuai aturan,” tegas Ronny.
Ia menekankan pentingnya langkah mitigasi dini, seperti pemasangan papan peringatan di titik rawan, edukasi masyarakat, serta sosialisasi prosedur penanganan yang tepat.
Pemkab juga meminta arahan teknis dari BKSDA dan BPSDPL terkait penanganan buaya yang tertangkap warga.
“Apakah harus dikirim ke Batam atau bisa ditampung sementara di penangkaran lokal? Ini perlu kejelasan dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Satgas akan segera menyusun peta zona rawan, menggelar pelatihan penanganan satwa, serta mengembangkan sistem pelaporan cepat berbasis masyarakat.
Pemkab menegaskan bahwa keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama, tanpa mengabaikan prinsip konservasi dan perlindungan satwa liar sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sumber: MC Bintan
