Regalia News – Pemerintah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang mulai dijalankan tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9).
Program pertama adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun, dengan target 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara.
Selama enam bulan, peserta magang di sektor industri akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) dengan anggaran Rp198 miliar.
Pemerintah juga memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang semula hanya berlaku di sektor padat karya, kini mencakup sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Skema ini menargetkan 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp120 miliar untuk sisa tahun pajak 2025.
Di bidang perlindungan sosial, program bantuan pangan beras 10 kilogram untuk Oktober–November akan dilanjutkan, dengan kemungkinan diperpanjang hingga Desember. Pemerintah menyiapkan dana Rp7 triliun untuk program tersebut.
Selain itu, pekerja informal seperti pengemudi daring, sopir, kurir, dan pekerja logistik juga mendapat subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan bagi 731 ribu penerima, dengan total anggaran Rp36 miliar.
Untuk mendukung pembiayaan perumahan pekerja, BPJS Ketenagakerjaan menurunkan bunga kredit melalui manfaat layanan tambahan (MLT). Bunga kredit turun dari BI rate plus 5 persen menjadi plus 3 persen.
Sementara pembiayaan pengembang dari plus 6 persen menjadi plus 4 persen. Program ini ditargetkan Rp150 miliar bagi seribu penerima manfaat tahun ini, sebagai bagian dari rencana penyediaan 3 juta rumah.
Selain itu, program Padat Karya Tunai (cash for work) dilaksanakan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan hingga Desember 2025 dengan target 609 ribu penerima manfaat. Anggaran yang disediakan mencapai Rp3,5 triliun untuk KemenPUPR dan Rp1,8 triliun untuk Kemenhub.
Di bidang regulasi, pemerintah mempercepat deregulasi PP 28/2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS). Langkah ini ditopang data Badan Informasi Geospasial dengan alokasi Rp1 triliun.
Selain itu, pemerintah memulai pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy melalui penyediaan coworking space di Jakarta dan akan diperluas ke beberapa provinsi, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
Sumber : Setkab RI
