Regalia News — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendorong penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagai solusi pendanaan berkelanjutan untuk konservasi kawasan laut di provinsi ini.
Langkah strategis ini difokuskan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan Konservasi Perairan, dan didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melalui Program Koralestari.
PPK-BLUD memungkinkan lembaga pengelola konservasi mengelola langsung pendapatan jasa lingkungan tanpa melalui mekanisme penganggaran APBD.
Skema ini diharapkan memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam perlindungan ekosistem laut, termasuk pengawasan kawasan, edukasi lingkungan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
“Model ini merupakan inovasi layanan publik, sekaligus upaya menjaga kelestarian laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara, dalam pertemuan lintas OPD di Dompak, Kamis (19/6).
Saat ini, Kepri memiliki 1,7 juta hektare kawasan konservasi perairan, dengan dua kawasan telah ditetapkan resmi: Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan dan Wilayah Bintan II–Tambelan.
Tiga kawasan lain perairan Lingga, Batam, dan Natuna—tengah dalam proses peningkatan status dari pencadangan menjadi penetapan.
Kepala DKP Kepri, Said Sudrajad, menyebutkan bahwa sumber pendanaan yang tidak stabil kerap menjadi hambatan konservasi.
“PPK-BLUD adalah solusi jangka panjang untuk mendanai kegiatan operasional kawasan konservasi secara mandiri dan profesional,” katanya.
Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, menambahkan bahwa Program Koralestari, yang didukung Global Fund for Coral Reefs (GFCR), menargetkan pendanaan inovatif berbasis kemandirian.
“Dengan BLUD, pengelolaan kawasan konservasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, seluruh OPD yang hadir sepakat mempercepat penerapan PPK-BLUD. Surat pengajuan kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad segera disusun, diikuti pembentukan tim penilai yang diketuai Sekdaprov.
Bimbingan teknis dari Kemendagri serta proses penilaian kelayakan BLUD juga dijadwalkan dalam waktu dekat.
Sumber : Diskominfo
