Regalia News – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2025.
Yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kepri, Balairung Raja Khalid Hitam, Senin (25/8/2025). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan.
Fraksi Gerindra, Golkar, NasDem, PKS, Demokrat Nurani, serta Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima Ranperda tersebut. Hanya Fraksi PDI Perjuangan yang tidak hadir dalam paripurna.
Sejumlah catatan juga disampaikan oleh fraksi-fraksi.
- Fraksi Golkar melalui Asmin Patros menekankan agar perubahan APBD tetap berlandaskan pada sasaran prioritas pembangunan 2025, serta memperhatikan dinamika ekonomi global dan nasional. Golkar juga menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar Rp7,311 miliar akibat berkurangnya alokasi transfer pusat sekitar Rp152 miliar. Meski demikian, mereka mengapresiasi peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp144 miliar, terutama dari pajak kendaraan bermotor.
- Fraksi NasDem melalui Suhadi mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi dan inovasi PAD, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengelolaan belanja yang efektif, transparan, dan akuntabel.
- Fraksi PKS melalui Ismiyati menegaskan perlunya perbaikan sistem pemungutan dalam peningkatan PAD, bukan dengan menaikkan tarif yang membebani masyarakat. Selain itu, penurunan transfer pusat menurutnya harus diimbangi dengan efisiensi dan diversifikasi pendapatan daerah.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, yang hadir dalam sidang paripurna, menyampaikan apresiasi atas dukungan fraksi-fraksi DPRD Kepri terhadap Perubahan APBD 2025.
Perubahan APBD ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan global yang berdampak pada kondisi fiskal daerah.
“Meski ada penurunan transfer pusat, kita tetap berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD agar Kepri memiliki ruang fiskal yang lebih luas dalam membiayai pembangunan,” ujar Ansar.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat menjalankan program secara tepat sasaran sehingga memberi dampak nyata bagi masyarakat Kepri,” tambahnya.
Editor : Abdullah
Sumber : Humas DPRD Kepri
