Regalia News – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11/2025). Di ruang pertemuan tertutup itu, laporan stabilitas inflasi dan kondisi ekonomi daerah menjadi fokus utama, menyusul dinamika harga pangan serta perlambatan ekonomi di sejumlah wilayah.
Menurut Tito, inflasi nasional dalam periode year-on-year berada pada angka 2,86 persen, sementara year-to-date menyentuh 2,1 persen.
“Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” kata mantan Kapolri tersebut.
Data itu memberi sinyal bahwa program stabilisasi harga yang diinstruksikan Presiden mulai menunjukkan dampak konkret.
Namun di balik angka makro yang relatif aman, sorotan pemerintah pusat masih tertuju pada sektor pangan—jangkar psikologis ekonomi masyarakat.
Komoditas beras, yang sempat menjadi isu paling sensitif sejak pertengahan tahun, mulai keluar dari daftar pangan bermasalah.
Tren penurunan harga telah terjadi di lebih banyak daerah, sementara wilayah yang mengalami kenaikan semakin menyusut.
Menurut Tito, perbaikan tersebut bukan muncul spontan. Ia menyinggung koordinasi tiga pihak yang kini menjadi tulang punggung stabilisasi pasokan:
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional, serta Bulog yang bekerja bersama pemerintah daerah.
“Yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali. Dan itu sudah dicover dengan baik,” ujarnya.
Tiga Komoditas Pemicu Tekanan Harga
Meski beras relatif stabil, pemerintah kini mengantisipasi kenaikan pada bawang merah, cabai, dan telur ayam ras—komoditas dapur yang rentan memicu gelombang inflasi harian di tingkat rumah tangga.
Tito menekankan bahwa kenaikan harga telur bahkan memiliki implikasi langsung ke program Makanan Bergizi (MBG), yang menyasar jutaan siswa sekolah.
“Ini perlu diantisipasi. Kalau tidak, program-program strategis bisa terganggu,” kata Tito, memberi sinyal soal koordinasi lintas kementerian yang kemungkinan akan kembali diperkuat.
Ekonomi Daerah: Maluku Utara Bersinar, Papua Tengah Terpuruk
Laporan lain yang disampaikan Mendagri adalah perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah—data yang biasanya hanya disinggung dalam rapat teknis kementerian, namun kini jadi bahan evaluasi langsung Presiden.
Maluku Utara tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Kontrasnya mencolok dengan Papua Tengah, yang mengalami kontraksi hingga minus 8 persen.
Tito menjelaskan sumber masalah itu: bukan karena konsumsi masyarakat turun, melainkan karena gangguan pada pusat produksi mineral yang menjadi nadi ekonomi regional.
“Di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor ya di mana produksinya mereka menjadi tertahan,” ujarnya.
Tanpa pasokan dari Timika, arus pendapatan daerah menyusut drastis, dan angka kontraksi menjadi tak terhindarkan.
Serapan Anggaran Daerah: Pendapatan Tinggi, Belanja Tertahan
Mendagri juga membawa laporan soal realisasi APBD per 23 November 2025. Dari 552 daerah, pendapatan tercatat sudah berada di kisaran 82–83 persen.
Tetapi di sisi belanja, pemerintah daerah masih bergerak lambat dengan realisasi baru sekitar 68 persen.
“Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen,” kata Tito. Rendahnya serapan belanja di penghujung tahun kerap berbanding lurus dengan tumpulnya program pembangunan ke masyarakat—sebuah pola klasik yang kembali menghantui pemerintah pusat.
Isu Papua dan Agenda Presiden
Di penghujung pertemuan, Tito menyampaikan isu lain yang dinilai strategis: percepatan dukungan Kemendagri dalam pembangunan Papua melalui Komite Percepatan Pembangunan Papua.
Ia meminta Presiden untuk menerima para anggota komite bersama kepala daerah se-Papua secara bersamaan, dengan harapan instruksi langsung dari Istana bisa memutus hambatan birokrasi di lapangan.
“Saya minta kepada Bapak Presiden berkenan untuk menerima mereka, sekaligus memberikan arahan,” ujar Tito.
Sumber : Setkab RI