Regalia News – Pemerintah Kota Tanjungpinang memastikan skema pinjaman daerah yang telah berjalan pada 2025 maupun rencana 2026 diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.Rabu (3/9).
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menyampaikan hal itu dalam diskusi publik bertema “Pinjaman untuk Pembangunan, Solusi atau Beban Baru?”.
Ia menjelaskan, pinjaman tahun 2025 berbentuk talangan kas untuk menutup kewajiban pemerintah terhadap pihak ketiga, termasuk UMKM yang terlibat dalam pekerjaan pemerintah.
“Kalau hanya mengandalkan PAD, penerimaan datang bertahap tiap bulan, sementara belanja harus segera. Karena itu diambil pinjaman talangan, yang akan lunas hingga 31 Desember 2025,” ujarnya.
Untuk 2026, Zulhidayat menyebut rencana pinjaman masih dalam kajian, termasuk memetakan kemampuan bayar serta menyeleksi vendor kerja sama.
Prioritas diarahkan pada penanganan banjir melalui pembangunan kolam retensi di kawasan rawan dengan kebutuhan anggaran Rp7–8 miliar untuk pembebasan lahan.
Selain banjir, pemerintah juga menargetkan peningkatan pelayanan publik. Beberapa kantor kelurahan masih tergenang saat hujan, sementara sejumlah sekolah menjalankan dua hingga tiga shift karena keterbatasan ruang belajar.
Dari sisi fiskal, Zulhidayat menilai tahun 2026 lebih lapang, namun 2027–2030 akan dihadapkan pada kewajiban cicilan. Peningkatan PAD pun menjadi kunci, salah satunya lewat digitalisasi sistem parkir untuk menutup kebocoran penerimaan.
Ia menegaskan, pinjaman daerah masuk dalam struktur APBD dan diawasi DPRD serta BPK, sehingga penggunaannya tidak bisa sembarangan. “Satu rupiah pun akan terpantau. Tidak ada pinjaman yang diwariskan,” tegasnya.
Pengamat politik Stisipol Raja Haji, Ferizon, menilai langkah pinjaman dapat menjadi solusi asalkan kemampuan bayar terjaga.
Sementara pengamat ekonomi STIE Tanjungpinang, Dimas Satriadi, menambahkan pinjaman produktif di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengendalian banjir akan menjadi investasi sosial-ekonomi besar bagi masyarakat.
Sumber : Diskominfo