Regalia News – Pemerintah memastikan penanganan bencana di sejumlah daerah terdampak berjalan cepat dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat.
Langkah tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran belanja tidak terduga (BTT) atas arahan Presiden kepada pemerintah daerah terdampak.
Total anggaran tambahan tersebut mencapai Rp268 miliar yang dialokasikan untuk 52 kabupaten /kota dan provinsi.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak Rp268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan anggaran dan logistik lintas daerah.
Menurut Tito, bantuan dari pemerintah daerah dan asosiasi pemerintah kabupaten turut memperkuat percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.
“Total Rp43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi turun langsung ke sana lebih kurang Rp5 miliar, jadi kurang lebih Rp48 miliar,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menegaskan percepatan pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana.
Kementerian Dalam Negeri telah membentuk sembilan tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diterjunkan ke tiga provinsi terdampak sejak 10 Desember 2025.
“Untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen-dokumen dukcapil seperti akta kelahiran, KTP yang hilang, dan lain-lain, tanpa memungut bayaran, sudah diturunkan,” kata Tito.
Pada pemulihan jangka menengah, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) melalui kerja sama lintas kementerian serta dukungan non-APBN. Total sebanyak 2.600 unit huntap akan dibangun di tiga provinsi.
“Ini dukungan dari beberapa yayasan, yaitu hunian tetap,” ujar Mendagri.“Rinciannya Aceh 1.000 unit, Sumatra Utara 1.000 unit, dan Sumatra Barat 600 unit. Besok akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” lanjutnya.
Terkait keberlangsungan pemerintahan desa, Tito menyampaikan pemerintah telah melakukan pendataan terhadap kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Pemerintah pusat akan mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah daerah tidak mampu menangani kerusakan tersebut.
“Khusus yang rusak ringan akan kita lihat kemampuan daerah, kalau tidak mampu akan kita ambil alih. Untuk yang rusak berat nanti akan kami tunjukkan kepada Menteri Pekerjaan Umum,” pungkas Tito.
Sumber : Setkab RI