Regalia News — Polda Papua resmi menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke enam provinsi di wilayah Papua Raya. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 2.700 ton beras SPHP yang akan didistribusikan secara bertahap untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.
Penyaluran dilakukan ke seluruh kabupaten/kota di enam provinsi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa distribusi ini merupakan langkah cepat Polri bersama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat Papua terpenuhi secara merata.
Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
“Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” ujar Wakapolri saat doorstop, Selasa (9/12).
Komjen Dedi menambahkan, Menteri Perdagangan juga telah memerintahkan penyaluran minyak goreng ke Papua, sebagai bagian dari upaya memperkuat stok bahan pokok.
Sementara itu, arahan Presiden kepada Menteri Pertanian yang juga menjabat Ketua Badan Pangan Nasional menekankan bahwa ketersediaan pangan harus dijaga tanpa menunggu kondisi gudang kosong.
“Papua tidak harus menunggu gudang kosong. Dirut Bulog akan terus mengisi gudang-gudang di Papua. Bahkan tahun depan Bulog akan membangun 100 gudang baru di seluruh Indonesia, termasuk di Papua,” tuturnya.
Untuk memperkuat sistem penyimpanan pangan, Polri turut mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026, salah satunya di Papua.
“Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat dapat mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau,” tegasnya.
Selain menjamin ketersediaan pangan, Komjen Dedi menyampaikan bahwa pemerintah bersama Pemprov Papua juga tengah mendorong peningkatan kesejahteraan petani lokal melalui pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan kelapa.
Program tersebut telah disiapkan Gubernur Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi masyarakat.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua adalah hal yang sangat disyukuri bersama. Pemerintah menyiapkan dukungan penuh untuk komoditas kopi, kakao, dan kelapa,” kata Wakapolri.
Ia menambahkan bahwa ketahanan pangan merupakan kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Penyaluran bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan pun akan dijamin keamanannya melalui pengawalan TNI–Polri dan dukungan pemda.
“Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” pungkasnya.
Polri memastikan bahwa akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden.
Sumber : Humas Polda Papua